PDIP Buka Peluang Revisi UU Pemilu, Tapi UU Pilkada Tak Diubah

Merdeka.com - PDI Perjuangan membuka peluang untuk revisi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Namun, PDIP tetap dalam sikap menolak perubahan jadwal Pilkada.

"Untuk Pilkada tetap 2024. Sedangkan untuk revisi UU No.7 tahun 2017 (UU Pemilu) kita buka peluang untuk direvisi," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dalam rilis survei LSI, Senin (22/2).

PDIP menilai, revisi UU Pemilu diperlukan untuk menyempurnakan dan membuat Pemilu berkualitas. Aturannya ingin diubah agar tidak rumit. Ditambah ada pengalaman Pemilu 2019 yang membuat petugas kelelahan hingga jatuh korban saat penghitungan suara. "Jadi perlu kita evaluasi kembali," imbuhnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, pengalaman Pemilu 2019 perlu evaluasi kembali sistem keserentakan pemilihan presiden, DPR, DPD, sampai DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Serta metode penghitungan suara yang sangat singkat membuat kelelahan para petugas Pemilu. Atas dasar tersebut, akan dievaluasi apakah sistem tersebut digunakan kembali pada Pemilu 2024.

"Maka dari itu apakah Pemilu 2024 akan melakukan pola yang sama seperti ini. Ini yang perlu evaluasi, perbaikan," jelas Djarot.

Ambang batas parlemen juga akan dievaluasi jika revisi UU Pemilu dibahas. Djarot mengatakan, ambang batas itu bisa tetap dipertahankan, atau dinaikan. Diharapkan, ambang batas ini tidak akan diubah lagi ke depannya.

Penentuan daerah pemilihan (dapil) juga perlu dievaluasi. Djarot mengatakan perlu evaluasi besaran satu dapil bisa 10 calon atau dipersempit lagi.

Sitem Pemilu, menurut Djarot, akan juga dibahas. Sistem proporsional terbuka yang digunakan akan dibahas apakah perlu dipertahankan atau tidak. PDIP memandang sistem ini memunculkan praktik politik uang, biaya politik mahal dan proses kaderisasi di internal partai politik terhambat karena kekuatan orang baru dan uangnya.

"Beberapa hal ini yang harus kita lakukan kalau kita ingin betul-betul ingin meningkatkan kualitas demokrasi kita," kata Djarot.

PDIP membuka komunikasi dengan koalisi pendukung pemerintah, serta PKS dan Demokrat terkait revisi UU Pemilu. Dengan pertimbangan lain pembahasan revisi di tengah masih fokus penanganan pandemi.

"Kita komunikasi yang baik untuk menyamakan persepsi. Apakah memang lebih banyak manfaatnya kalau kita sempuranakan sekarang atau lebih banyak mudaratnya. Karena di satu sisinya energi kita harus kita curahkan untuk pandemi," kata Djarot.