PDIP sebut usul pimpinan MPR jadi 11 bukti semua partai minta jatah

Merdeka.com - Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo mengaku heran dengan munculnya usulan penambahan 6 kursi pimpinan MPR dalam revisi UU MD3. Padahal sebelumnya, revisi UU MD3 hanya mengakomodir usulan penambahan 1 pimpinan DPR dan MPR dari PDIP.

"Makanya saya bingung, berarti semua minta. Jadi konsepnya menjadi 2-6-2, DPR-nya menjadi 2, MPR 6, DPD 2 dulu 3 jadi 5," kata Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).

Arif membantah ide penambahan 6 kursi pimpinan MPR menjadi 11 kursi seperti pada tahun 1999. Pimpinan MPR tahun 1999, kata dia, hanya berjumlah 7 orang dengan rincian 6 dari partai politik dan 1 dari utusan golongan.

"Mana semua fraksi, coba dibaca, tahun 99 pimpinan MPR itu kalau tidak salah ada 7, tapi fraksinya coba dihitung ada berapa. Setahu saya, 99 partai yang lolos pemilu ada ada 16 partai, ada fraksi gabungan, misalnya fraksi islam itu ada PBB sama PK. Berarti engga bisa disamain," tegasnya.

PDIP akan mendengarkan terlebih dahulu argumentasi dari fraksi-fraksi partai sebelum mengambil sikap. Sebab, rencana awal revisi UU MD3 untuk menambah 1 kursi pimpinan DPR dan MPR dari PDIP merupakan usulan fraksi-fraksi. Tujuannya agar hubungan DPR dan Pemerintah lebih sinergis.

"Nah sejauh ini sebenarnya kenapa PDIP diusulkan justru dari teman-teman fraksi-fraksi itu adalah untuk memberikan insentif dalam konteks hubungan antara pemerintah dan DPR supaya tidak terlalu gaduh," ujarnya.

"Supaya hubungan DPR dan pemerintahnya sinergis, agar supaya pemerintah menjadi lebih efektif dan optimum bekerja, itu aja dulu pertimbangannya. Karena PDIP partai pemenang pemilu dan pengusung utama Jokowi. Jadi pertimbangannya memang politis betul," sambung Arif.