Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP soal peluang JK jadi cawapres: Tunggu keputusan MK

PDIP soal peluang JK jadi cawapres: Tunggu keputusan MK Rapat Kabinet Kerja bahas kenaikan BBM. ©AFP PHOTO/Laily

Merdeka.com - PDI Perjuangan tidak ingin berkomentar banyak soal peluang Jusuf Kalla (JK) kembali maju sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2019. Politikus PDI Perjuangan yang juga Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menegaskan partainya menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan masa jabatan wakil presiden.

"Nunggu keputusan MK saja. Biar enggak berandai-andai," ujar di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (25/7).

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi Pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan yang diajukan Partai Perindo ke MK itu mempersoalkan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Orang lain juga bertanya?

Juru Bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah menuturkan, JK ikut nimbrung dalam gugatan Perindo karena menjadi objek dalam perkara yang digugat di Mahkamah Konstitusi. Dia mengklaim, JK hanya ingin membantu proses uji materi. Untuk mendapatkan status hukum atau kekuatan hukum yang jelas atas pasal yang diajukan untuk uji materi.

"Di sini Pak JK betul-betul dalam posisi untuk mengabdikan. Bagaimana menguji secara hukum karena posisinya yang memang saat ini tepat," ucapnya.

Menurutnya, keikutsertaan JK mengajukan gugatan tidak berkaitan dengan persetujuan atau penolakan parpol pendukung Jokowi. Bukan semata-mata untuk kepentingan politik sesaat.

"Kita tidak bicara ada yang menolak atau tidak. Belum sampai sana. Yang diharapkan pak JK adalah kepastian hukum jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk semua orang ke depan," imbuhnya.

Sebagai informasi, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah secara tegas membatasi masa jabatan capres dan cawapres. Sebagaimana dalam pasal 169 huruf (n) bahwa syarat menjadi presiden dan wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Sementara Jusuf Kalla, sebelum menjadi wapres periode 2014-2019, dia juga menjadi wapres pada periode 2004-2009.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo Tunggu Putusan MK soal Batas Usia Baru Umumkan Cawapres
Prabowo Tunggu Putusan MK soal Batas Usia Baru Umumkan Cawapres

Prabowo tak banyak komentar soal bagaimana keputusan MK nanti. Dia hanya menunggu hasilnya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Blak-blakan Hasto PDIP Bahas Peluang Pertemuan Megawati dengan Prabowo
VIDEO: Blak-blakan Hasto PDIP Bahas Peluang Pertemuan Megawati dengan Prabowo

Hasto Kristiyanto berbicara terkait peluang pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Alasan MK Belum Agendakan Pembacaan Putusan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
Alasan MK Belum Agendakan Pembacaan Putusan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

MK masih membutuhkan waktu untuk mencermati permohonan uji materiil terkait batas usia capres dan cawapres.

Baca Selengkapnya
Batas Usia Minimal Capres-Cawapres Digugat, Ini Respons Ganjar
Batas Usia Minimal Capres-Cawapres Digugat, Ini Respons Ganjar

Ganjar menegaskan dirinya akan tunduk dengan putusan Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya
Gibran Dipilih jadi Cawapres Prabowo, Begini Nasibnya sebagai Kader PDIP
Gibran Dipilih jadi Cawapres Prabowo, Begini Nasibnya sebagai Kader PDIP

PDIP meminta publik menunggu sampai Gibran didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai cawapres Prabowo.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PTUN Blak-blakan Nasib Gibran Sebagai Wapres Usai Digugat Megawati & Hasto PDIP
VIDEO: PTUN Blak-blakan Nasib Gibran Sebagai Wapres Usai Digugat Megawati & Hasto PDIP

Putusan PTUN ditunda hingga 24 Oktober 2024, usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Baca Selengkapnya
Kronologi Mundurnya Putusan Gugatan PDIP Jadi Empat Hari Usai Pelantikan Prabowo-Gibran
Kronologi Mundurnya Putusan Gugatan PDIP Jadi Empat Hari Usai Pelantikan Prabowo-Gibran

Sidang ini ditunda sampai 24 Oktober 2024. Tepat empat hari setelah pelantikan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
KPU Minta MK Pertimbangkan Jadwal Pilkada 2024, Ini Alasannya
KPU Minta MK Pertimbangkan Jadwal Pilkada 2024, Ini Alasannya

KPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sikap PDIP Pakai Putusan MK Segera Daftarkan Anies Calon Gubernur Jakarta ke KPU
VIDEO: Sikap PDIP Pakai Putusan MK Segera Daftarkan Anies Calon Gubernur Jakarta ke KPU

Masinton menyatakan tak sepakat dengan keputusan Baleg DPR RI bersama pemerintah

Baca Selengkapnya
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK

PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Otto Hasibuan Soal PDIP Gugat Hasil Pemilu 2024 ke PTUN: Game Over
Otto Hasibuan Soal PDIP Gugat Hasil Pemilu 2024 ke PTUN: Game Over

Tim Pembela Prabowo-Gibran meyakini hasil PTUN tidak akan diterima dan permainan telah selesai.

Baca Selengkapnya
Reaksi Datar Jokowi Tanggapi Ucapan Puan Soal Peluang Gibran Jadi Cawapres
Reaksi Datar Jokowi Tanggapi Ucapan Puan Soal Peluang Gibran Jadi Cawapres

Puan enggan berkomentar jauh mengenai kans Gibran jadi cawapres.

Baca Selengkapnya