PDIP Tak Ingin Pimpinan MPR Dipilih Lewat Sistem Voting
Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Yasonna Laoly tidak ingin pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 dilakukan dengan voting. PDIP menginginkan paket pimpinan MPR ditentukan lewat musyawarah.
"Kalau boleh, musyawarah mufakat dulu. Jangan ada voting lah, karena MPR ini kan Majelis Permusyawaratan Rakyat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).
Kursi pimpinan MPR diketahui menjadi incaran partai politik pemenang Pemilu 2019. Sebut saja, PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Partai Gerindra, hingga Demokrat. Yasonna meminta seluruh parpol yang lolos parlemen, termasuk Gerindra untuk duduk bersama membahas soal pimpinan MPR.
-
Apa partai pemenang pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Partai apa yang menang Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
"Prinsipnya sebagai lembaga negara dimana ada DPD, DPR bersatu menjadi anggota majelis ya dalam penentuan pimpinan tentu ada baiknya duduk bersama," jelas Menteri Hukum dan HAM itu.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa empat partai koalisi Jokowi telah sepakat membuat satu paket pimpinan MPR. Dia menjelaskan empat partai koalisi tersebut ditentukan berdasarkan perolehan suara dalam Pemilu 2019.
Adapun parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf yang lolos ke parlemen antara lain, PDIP, Golkar, NasDem, PKB, dan PPP. Selain diisi empat parpol, komposisi kursi pimpinan MPR juga terdiri dari satu anggota DPD.
"Paket itu kan terdiri dari empat parpol plus satu (anggota) DPD. Nah tentu empat parpol itu usulannya yang berkembang dalam pembicaraan koalisi ya paket dari koalisi," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).
Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu, dia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaPuan kembali menegaskan, jIka PDIP pasti melibatkan seluruh partai yang bekerja sama dengan partai dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Baca SelengkapnyaSesuai Undang-Undang MD3, PDIP akan kembali berhak atas jabatan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut wajar bila jabatan Ketua MPR menjadi milik Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaPKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca SelengkapnyaRapat dipimpin oleh Ketua MPR RI Sementara, Guntur Sasono dan Wakil Ketua Sementara Larasati Moriska.
Baca Selengkapnya"Tinggal menunggu waktu dari Bu Mega (PDIP) dan selanjutnya terakhir meminta waktu dari presiden terpilih Pak Prabowo Subianto,” kata Bamsoet
Baca SelengkapnyaGerindra mengatakan, partainya kini fokus mempersiapkan untuk kelancaran Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca Selengkapnya