PDIP yakin fraksi lain akan sadar sendiri ingin revisi UU MD3

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ade Komaruddin telah resmi dilantik sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto dalam sidang paripurna, siang tadi. Anggota Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengaku partainya tak terlalu memusingkan posisi Ketua DPR tak menjadi milik partainya.

Sebab, dia meyakini suatu saat nanti jabatan tersebut akan menjadi milik partai pemenang pemilu.

"Pelantikan Ketua DPR yang baru kami tidak khawatir, tidak ada upaya yang kami lakukan karena kami sadari DPR lembaga negara publik yang diatur per UU yang mengikat," kata Basarah di Rakernas PDIP, JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (11/1).

Orang lain juga bertanya?

"Bagi agenda Ketua DPR yang baru apabila pelantikan itu sesuai norma hukum yang mengatur dan UU lainnya apakah UU MD3, tatib DPR terpenuhi, pelantikan itu legal. Tapi manakala tidak memenuhi hukum, maka sendirinya pelantikan itu gugur demi hukum," tambahnya.

Wasekjen PDIP ini juga meyakini bahwa suatu saat nanti, fraksi lain di DPR akan menyadari sendiri bahwa sudah seharusnya UU MD3 direvisi dengan mengembalikan posisi Ketua DPR menjadi milik partai pemenang Pemilu.

"Pada akhirnya fraksi lain akan memiliki kesadaran kolektif mengajak bersama-sama revisi UU MD3 dan tatib DPR. Saya percaya teman-teman fraksi di DPR ada kesadaran yang sama. Mereka harus pertimbangkan. Kebetulan saja PDIP pemenang pemilu, bagaimana berikutnya parpol lain dan hak mereka sudah diaborsi. Pasti mereka berpikir jangka panjang," tukasnya.

Tak hanya itu, dia meyakini kesadaran dari fraksi lain untuk merevisi UU MD3 akan terjadi dalam waktu dekat. "Tidak terlalu lama lagi," ujarnya.

Dikarenakan meyakini bahwa fraksi lain akan sadar sendiri ingin agar revisi UU MD3, dia menyatakan bahwa nantinya tak hanya Fraksi PDIP yang dianggap getol ingin UU MD3 direvisi. Sebab, apabila hanya PDIP yang dianggap ingin revisi, dia takut PDIP dianggap membuat sebuah kegaduhan.

"Masyarakat sudah amat lelah dengan kegaduhan politik di DPR. Terutama bulan pertama sampai ketiga. Kami FPDIP tidak ingin tambah jadwal kegaduhan lebih gaduh lagi hnya karena ingin kocok ulang pimpinan DPR," ujarnya.

(mdk/dan)