Pemanggilan JK dalam Pansus Pelindo dianggap bisa jadi bumerang DPR
Merdeka.com - Politikus senior Partai Golkar Zainal Bintang mengingatkan Pansus Pelindo II untuk benar-benar cermat sebelum memanggil seseorang, apalagi mewacanakan pemanggilan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sebab jika pemanggilan JK itu ada niatan politik, justru dianggap malah bisa menjadi bumerang bagi Pansus Pelindo II sendiri.
"Wacana Pansus Pelindo memanggil Wapres JK harus dipastikan terlebih dahulu relevansi dan kontekstualnya. Jika pemanggilan itu hanya untuk menciptakan politik asal gaduh, asal bunyi, apalagi itu untuk kepentingan kelompok tertentu menggoreng JK, maka justru menjadi bumerang khususnya bagi pansus, dan umumnya bagi DPR," kata Zainal Bintang, Jakarta, Selasa (3/11).
Menurut Bintang, Pansus memang forum politik yang tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Tetapi, itu juga sekaligus bisa menjadi forum penilaian bagi masyarakat.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi terkait penguntitan Jampidsus? 'Sudah saya panggil tadi,' kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Kalau misalnya nanti jadi memanggil, tetapi pertanyaan-pertanyaannya tidak relevan, dan cenderung hanya untuk meramaikan saja bahwa pansus bisa memanggil JK, tentu JK yang mendapatkan rahmat dari rakyat dan pansus yang akan dilaknat oleh rakyat. Makanya, penting untuk melihat relevansinya karena rakyat sudah cerdas," jelasnya.
Bintang menegaskan, dirinya tidak dalam kapasitas membela JK maupun membela Pansus Pelindo. Dia justru menekankan pentingnya politik bersih dan politik santun dikedepankan.
"Makanya, yang saya tekankan adalah soal relevansi. Kalau pansus punya semangat menjadikan forum pansus pelindo sebagai forum bersih-bersih, maka yang dipanggil harus yang ada relevansinya," jelasnya.
Dia pun berharap Pansus Pelindo ini benar-benar menjadi forum politik yang nantinya menghasilkan rekomendasi untuk membenahi pengelolaan BUMN. Harapan itu bisa terwujud jika Pansus Pelindo benar-benar bekerja secara profesional dan tanpa kepentingan melakukan politisasi terhadap seseorang.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi mempersilakan jika ada yang mengajukan hak angket tersebut.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaWacana pemakzulan Presiden Jokowi muncul di tengah polemik putusan MK.
Baca SelengkapnyaKabar pertemuan itu pertama kali diungkap politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus.
Baca SelengkapnyaDugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Baca SelengkapnyaHak interpelasi itu, terkait adanya dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaHadi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaKubu Anies dan Ganjar akan menggulirkan hak angket di DPR dugaan kecurangan Pemilu
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya