Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah siapkan Perppu untuk larang hak politik TNI

Pemerintah siapkan Perppu untuk larang hak politik TNI Gladi resik HUT TNI ke-68. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - DPR bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melakukan pembahasan terkait UU Pilpres No 42 Tahun 2008 yang menyatakan TNI tak boleh menggunakan hak politiknya pada tahun 2009. Pembahasan dilakukan lantaran dalam UU tersebut tercantum tahun Pemilu secara khusus yakni tahun 2009, bukan Pilpres 2014?

"Kita butuh Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) untuk mengatur tentang kosongnya pengaturan UU," kata Gamawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5).

Penerbitan Perppu tersebut, lanjut Gamawan, didasari permintaan KPU melalui surat yang dikirimkan pada 6 Mei lalu. "Jadi saya diskusikan dengan DPR , apakah perlu Perppu atau PKPU (Peraturan KPU)," kata Gamawan.

Selanjutnya, pembahasan terkait pembentukan Perppu akan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Djoko Suyanto serta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro .

Wakil Ketua Komisi II Arief Wibowo turut berkomentar. Menurutnya, tidak ada hal yang mendesak dari hukum yang mengatur hak politik TNI. Pasalnya, Panglima TNI Moeldoko telah mengeluarkan surat keputusan Panglima TNI bahwa anggota TNI tetap tidak menggunakan hak politiknya dalam Pilpres.

"Dalam undang-undang Polri sudah jelas bahwa anggota Polri tidak menggunakan hak politiknya. Untuk TNI berdasarkan keputusan Panglima TNI, TNI tidak menggunakan hak politiknya," tegas jelas Arief.

Arief secara tegas mengungkapkan sikap Partainya, PDIP, terkait penggunaan hak politik anggota TNI dan Polri. "Pokoknya, kami dari fraksi PDIP menolak bila TNI gunakan hak politiknya," tutup Arief.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pesan untuk Prajurit TNI di Tahun Politik: Jarimu Harimaumu
Pesan untuk Prajurit TNI di Tahun Politik: Jarimu Harimaumu

Prajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Klaim Dwi Fungsi TNI Tidak Seperti Zaman Orba: Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis
Menko Polhukam Klaim Dwi Fungsi TNI Tidak Seperti Zaman Orba: Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis

Menko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ganjar Tegaskan, PDIP Mau Lawan Gibran di Jateng
VIDEO: Ganjar Tegaskan, PDIP Mau Lawan Gibran di Jateng

Megawati berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya
Mabes TNI Buka Suara soal Usulan Prajurit Boleh Berbisnis
Mabes TNI Buka Suara soal Usulan Prajurit Boleh Berbisnis

Penghapusan aturan larangan bisnis, tidak akan mengganggu tugas pokok dari fungsi TNI.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Baca Selengkapnya
VIDEO: Usulan Revisi UU, TNI Tegas Minta Prajurit Terlibat Bisnis
VIDEO: Usulan Revisi UU, TNI Tegas Minta Prajurit Terlibat Bisnis "Masa Enggak Boleh?"

Langkah ini mendapat respons beragam, termasuk usulan dari dalam tubuh institusi TNI.

Baca Selengkapnya
Larangan Tegas Panglima TNI ke Prajurit di Pemilu 2024: Foto Pose Jari hingga Tanggapi Quick Count
Larangan Tegas Panglima TNI ke Prajurit di Pemilu 2024: Foto Pose Jari hingga Tanggapi Quick Count

Panglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Dilarang Keras! Anggota TNI Jangan Coba-coba Foto Seperti Ini Bisa Kena Tegur Komandan
Dilarang Keras! Anggota TNI Jangan Coba-coba Foto Seperti Ini Bisa Kena Tegur Komandan

Jaga netralitas selama Pemilu 2024, TNI ingatkan anggota untuk tak coba foto dengan pose yang kontroversial. Seperti apa saja?

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Baca Selengkapnya