Pemerintah siapkan Perppu untuk larang hak politik TNI
Merdeka.com - DPR bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melakukan pembahasan terkait UU Pilpres No 42 Tahun 2008 yang menyatakan TNI tak boleh menggunakan hak politiknya pada tahun 2009. Pembahasan dilakukan lantaran dalam UU tersebut tercantum tahun Pemilu secara khusus yakni tahun 2009, bukan Pilpres 2014?
"Kita butuh Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) untuk mengatur tentang kosongnya pengaturan UU," kata Gamawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5).
Penerbitan Perppu tersebut, lanjut Gamawan, didasari permintaan KPU melalui surat yang dikirimkan pada 6 Mei lalu. "Jadi saya diskusikan dengan DPR , apakah perlu Perppu atau PKPU (Peraturan KPU)," kata Gamawan.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Dimana UU Pemilu berlaku? Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
Bagaimana proses pemilihan Panglima TNI? 'Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU,' imbuhnya.
-
Apa perubahan UU Pemilu terbaru? Salah satu perubahan yang tercantum pada Undang Undang Pemilu terbaru ini adalah Pasal 10A yang mengatur pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi-provinsi baru.
-
Siapa yang mengatur UU Pemilu? UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Ketahui Asas, Prinsip, dan Tujuan UU Pemilu mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilu.
Selanjutnya, pembahasan terkait pembentukan Perppu akan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Djoko Suyanto serta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro .
Wakil Ketua Komisi II Arief Wibowo turut berkomentar. Menurutnya, tidak ada hal yang mendesak dari hukum yang mengatur hak politik TNI. Pasalnya, Panglima TNI Moeldoko telah mengeluarkan surat keputusan Panglima TNI bahwa anggota TNI tetap tidak menggunakan hak politiknya dalam Pilpres.
"Dalam undang-undang Polri sudah jelas bahwa anggota Polri tidak menggunakan hak politiknya. Untuk TNI berdasarkan keputusan Panglima TNI, TNI tidak menggunakan hak politiknya," tegas jelas Arief.
Arief secara tegas mengungkapkan sikap Partainya, PDIP, terkait penggunaan hak politik anggota TNI dan Polri. "Pokoknya, kami dari fraksi PDIP menolak bila TNI gunakan hak politiknya," tutup Arief.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.
Baca SelengkapnyaMegawati berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca SelengkapnyaPenghapusan aturan larangan bisnis, tidak akan mengganggu tugas pokok dari fungsi TNI.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaLangkah ini mendapat respons beragam, termasuk usulan dari dalam tubuh institusi TNI.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaPemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca SelengkapnyaJaga netralitas selama Pemilu 2024, TNI ingatkan anggota untuk tak coba foto dengan pose yang kontroversial. Seperti apa saja?
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca Selengkapnya