Follow
Pemerintah tak masalah pembahasan Tax amnesty setelah DPR reses
Merdeka.com - Pemerintah sangat berharap agar DPR dapat sesegera mungkin merampungkan pembahasan RUU Tax Amnesty. Namun, DPR telah menyatakan pembahasan setelah parlemen melalui masa reses.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku pemerintah tak masalah apabila DPR membahas RUU Tax Amnesty setelah masa reses atau bukan pada masa persidangan saat ini.
"Kalau kemudian ini dibahas setelah reses ya monggo-monggo saja kan itu kewenangan DPR," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/2).
-
Bagaimana Pramono siap menang Pilgub Jakarta? ‘Kalau kita sudah maju, kita juga harus yakin untuk menang, kalau nggak yakin menang ngapain maju?’, kata Pramono di Antasari, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2024).
-
Bagaimana Pramono Anung ingin menjadikan Jakarta lebih adil? Pramono menegaskan bahwa jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta ia akan menjadikan wilayah bekas Ibu Kota itu lebih adil dan merata.'Jangan sampai kita di Jakarta ini yang dibangun hanya tempatnya orang kaya saja. Jangan yang terlihat indah itu di Gatot Subroto, Thamrin, Sudirman dan sebagainya,' pungkas Pramono.
-
Mengapa Pramono dinilai cocok untuk Pilkada Jakarta? Rano pun sempat menganalisi di balik keputusan Mega menunjuk Pramono yang menjabat sebagai Seskab di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, sebelum ada pengumuman bisik-bisik di PDIP yang mencuat nama Anies Baswedan dan Basuki T Purnama. Dalam wawancara di program D'talsk merdeka.com, Rano melihat sosok Pramono bisa menjadi jembatan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
-
Bagaimana Pramono-Rano berencana meningkatkan pendapatan Jakarta? Pramono mengatakan, Jakarta tidak boleh lagi bergantung dari retribusi Jakarta harus punya sumber pendapatan baru. 'Saya akan buat Jakarta Funding. Saya yakin APBD Jakarta cukup dana akan saya buat lebih sehat dan transparan,' kata Pramono.
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
-
Apa yang akan dilakukan di sidang perdana? Lebih lanjut, Fajar menyebut pada sidang perdana merupakan pemeriksaan pendahuluan, agendanya akan menyiapkan permohonan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.
Pramono menjelaskan apabila nantinya DPR telah selesai reses dan kembali memasuki masa persidangan, maka dia berharap Parlemen dapat langsung membahasnya. Sebab, dia menyatakan apabila sudah menjadi undang-undang, maka dana yang didapat dari pengampunan pajak akan disalurkan untuk pembangunan infrastruktur.
"(Dibahas setelah reses) tidak akan mempengaruhi apa yang menjadi target dalam pembangunan yang dirancang pemerintah terutama infrastruktur," tukasnya.
Seperti diketahui, Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan keputusan membahas RUU Tax Amnesty bukanlah untuk mengulur-ngulur waktu ataupun berniat menyandera RUU Tax Amnesty setelah ditundanya pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.
Baca Selengkapnya
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca Selengkapnya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya
Benny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca Selengkapnya
Menkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya
Jika rapat pansus angket haji tetap dilaksanakan pada atau dalam masa reses bakal menyalahi aturan.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca Selengkapnya