Pengurus DPD II Golkar ngaku diberi uang Rp 110 juta di Munas Ancol

Merdeka.com - M Arham, wakil ketua DPD II bidang kaderisasi Partai Golkar dari Bontang, Kalimantan Timur, mengaku diberi imbalan Rp 110 juta saat menghadiri acara Munas di Ancol, Jakarta Utara.

"Jadi itu kan kejadiannya sore kaya begini, itu udah selesai paripurna, kemudian sebagai kompensasi sebagai peserta karena memang sebetulnya di arena itu," kata Arham saat menjadi saksi fakta Golkar kubu Munas Bali (Ical) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (18/6).

Dia mengungkapkan pemberian itu tidak didapatkan secara merata oleh semua peserta yang hadir. DPD I Partai Golkar kabarnya mendapatkan Rp 500 juta, DPD tingkat kabupaten mendapatkan Rp 300 juta.

"Itu mereka yang benar asli hadir yang memang tepat, yaitu ketua dan sekretaris. Nah kalau saya kan datang sendiri tanpa pendamping," ucapnya.

Menurutnya, dari pemberian uang sebesar Rp 150 juta itu masih dipotong pajak, yaitu dengan rincian awal datang munas dikasih Rp 100 juta dan dipotong Rp 30 juta. Jadi total Rp 70 juta. Kemudian keesokan harinya, usai munas terima lagi Rp 50 juta, dipotong Rp 10 juta. Jadi menerima sebesar Rp 40 juta.

"Total keseluruhan yang saya dapet Rp 110 juta dan saya terima cash. Untuk potongan itu sendiri, itu dipotong panitia, katanya untuk bayar pajak," jelasnya.

Dia pun menjelaskan mengenai kewenangan dalam menjadi peserta Munas Ancol itu seharusnya bukan dia. Namun, dia mengaku dipilih panitia Munas Ancol untuk dinyatakan sah jadi peserta.

"Kewenangan itu saya tahu, tapi yang setor berkas dan yang menentukan panitia. Saya tidak memaksakan diri masuk," ucapnya.

Dia menjelaskan kehadirannya ke Munas Ancol ini karena ajakan teman dengan hanya mengantongi SK dari Ketua DPD II Bontang. "Kalau di Bali pribadi ketua saya, Ini tradisi Golkar, kalau munas tidak mungkin ketua doang yang jalan. Pasti bawa rombongan. Namanya reunian. Uang saya juga sudah abis, duit setan dimakan hantu," tutupnya.