Perang dingin Surya Paloh dengan Hary Tanoe usai pecah di NasDem

Merdeka.com - Perang dingin terjadi antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Ketidakharmonisan keduanya terjadi saat Hary Tanoe masih menduduki posisi elite di NasDem lalu akhirnya keluar.

Hary Tanoe secara resmi bergabung dengan NasDem pada 9 Oktober 2011. Di NasDem, Hary Tanoe menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pakar dan juga Wakil Ketua Majelis Nasional.

Hanya sekitar satu tahun bergabung, Hary Tanoe memilih keluar dari NasDem, tepatnya pada 21 Januari 2013. Saat itu Hary Tonoe memilih mundur karena konflik dengan Surya Paloh yang saat itu menjabat ketua dewan pembina memutuskan menjadi Ketua Umum Partai NasDem dengan menggeser Patrice Rio Capella.

Hary Tanoe kemudian bergabung ke Hanura dan mendeklarasikan diri sebagai Cawapres pada pemilu 2014 lalu. Namun, setelah pemilu selesai, Hary Tanoe memutuskan mundur dari Hanura setelah tidak cocok lagi dengan keputusan politik Wiranto yang lebih memilih bergabung dengan kubu Jokowi dalam Pilpres 2014. Diketahui, dalam kubu Jokowi terdapat Partai NasDem di bawah kepemimpinan Surya Paloh.

Padahal, sejak bergabung dengan Hanura pada 17 Februari 2013, Hary Tanoe mendapat posisi terhormat. Dia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Hanura. Posisi ini sangat strategis. Menjelang pemilu, Hary Tanoe juga dipercaya sebagai Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bapilu). Kini, bos MNC Grup itu membuat Perindo dan menjabat sebagai ketua umum.

Perang dingin dimulai dengan pemberitaan di MNC Grup milik Hary Tanoe dengan Media Grup punya Surya Paloh. MNC Grup tak pernah memberitakan kegiatan atau acara politik Surya Paloh, demikian sebaliknya Media grup tidak meliput kegiatan Hary Tanoe. Namun, kalau ada yang buruk barulah saling memberitakan.

Hary Tanoesoedibjo ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Di 2016, kembali ramai dengan kasus dugaan korupsi PT Mobile 8 Telecom yang diusut Kejaksaan Agung yang bergulir sejak 2007. Seperti diketahui, Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan kader NasDem yang mundur setelah diajukan Surya Paloh dan dilantik Presiden Joko Widodo.

Saat kasus ini bergulir, pemilik PT Mobile 8 Telecom adalah Hary Tanoe. Diduga, Ketua Umum Partai Perindo itu memiliki peran yang krusial dalam kasus rasuah tersebut.

Kasus dugaan korupsi ini muncul setelah penyidik Kejagung menemukan adanya transaksi palsu terkait permohonan restitusi antara PT Mobile 8 dengan PT Jaya Nusantara pada periode 2007-2009. Di mana, dalam kurun waktu tersebut, PT Mobile 8 diduga telah memalsukan bukti transaksi dengan PT Jaya Nusantara hingga mencapai Rp 80 miliar.

Kejagung pun kini bergerak cepat mengusut kasus dugaan korupsi PT Mobile 8 Telecom. Dipastikan dalam waktu dekat, sejumlah alat bukti dan keterangan dari pihak-pihak yang telah diperiksa membuka pintu Korps Adhyaksa menetapkan tersangka pada kasus tersebut.

"Iya kita sedang mengumpulkan keterangan dan alat bukti dari beberapa sumber lagi antara lain dari komisaris. Mungkin dalam minggu ini akan dilengkapi keterangan-keterangan tersebut," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah, di Kejagung, Jakarta, Senin (25/1).

Arminsyah mengatakan, pada pemeriksaan sejumlah pihak yang diduga mengetahui pusaran korupsi itu, pihaknya masih mengorek informasi perihal kelengkapan syarat-syarat dari restitusi pajak tersebut.

"Iya betul, beliau-beliau kita tanya waktu pengajuan restitusi, apakah waktu menyetujui restitusi tersebut syarat-syarat sudah lengkap, kita tanyakan ke mereka," terang dia.

Arminsyah tidak mau menyebut secara gamblang keterlibatan Hary Tanoe. Namun, menurutnya tidak menutup kemungkinan Hary Tanoe ikut terlibat. Hal itu tergantung kepada bukti dan fakta yang didapat penyidik.

"Kita masih dalam yang terkait proses restitusi baru sampai situ saja. kita belum merambah ke keterlibatan yang bersangkutan. Tergantung pada bukti dan fakta yang kita akan dapat nanti ya," pungkas Arminsyah. (mdk/eko)