Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Petugas verifikasi faktual akan dapat upah Rp 2000 per-KTP

Petugas verifikasi faktual akan dapat upah Rp 2000 per-KTP kpu dki. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pihaknya mengupayakan agar penyelenggaraan verifikasi faktual berjalan dengan lancar. Bahkan panitia pemungutan suara (PPS) mendapatkan upah sebesar Rp 2.000 per KTP.

Nantinya, seorang PPS akan bisa mengantongi uang setelah melakukan pengecekan KTP dukungan calon independen. Hitungan upah yang akan diterima petugas verifikasi ini berdasarkan banyaknya jumlah KTP yang diverifikasi ke rumah-rumah warga.

"Hitung-hitungnya kan per-KTP. Per-KTP perverifikator. Per-KTP kalau enggak salah Rp 2000 ya," kata Sumarno di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/6).

Orang lain juga bertanya?

Besaran upah yang diterima itu sudah mencakup biaya transportasi untuk proses verifikasi. Pihak KPU DKI sendiri saat ini tengah menyusun petunjuk teknis, salah satunya soal mekanisme verifikasi faktual.

Petunjuk teknis yang disusun ini akan disesuaikan dengan UU Pilkada yang baru direvisi. Dalam pengarahan itu, petugas verifikasi akan diberi target untuk melakukan verifikasi dukungan sekitar 40-50 KTP dalam sehari.

"Rp 2000 itu juga sudah termasuk segala macam. Untuk biaya transport mereka, nanti diambil dari situ. Satu orang misalnya sehari sekitar, 40 orang atau 50 orang, misalnya ya. Kami sedang menyusun petunjuk teknis (juknis). Jadi misalnya petunjuk teknis untuk kegiatan verifikasi," ujar Sumarno.

Dia menambahkan, ada sekitar 267 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Di tiap kelurahan, akan ditempatkan 3 PPS. Sehingga, jika dikalikan, jumlah PPS seluruh Provinsi DKI Jakarta adalah 801 orang.

"Verifikasi dilakukan oleh PPS kan. PPS itu tiap kelurahan ada 3 orang, 3 orang kali 267 berapa tuh, sekitar itu," tutupnya.

Sebagai informasi, Sumarno juga menjelaskan penyerahan dukungan calon perseorangan akan dilakukan pada tanggal 3 sampai 7 Agustus 2016. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan verifikasi administrasi sampai tanggal 12 Agustus 2016. Sementara, verifikasi faktual akan mulai dilakukan pada 21 Agustus sampai 3 September 2016.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gaji KPPS Pilkada 2024, Ini Penjelasan Lengkap Beserta Tugas-Tugasnya
Gaji KPPS Pilkada 2024, Ini Penjelasan Lengkap Beserta Tugas-Tugasnya

Masyarakat akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan juga walikota dan wakil walikota saat Pilkada.

Baca Selengkapnya
Jangan Keliru, Gaji Petugas KPPS Rp1,2 Juta Dibayar untuk Satu Bulan Kerja
Jangan Keliru, Gaji Petugas KPPS Rp1,2 Juta Dibayar untuk Satu Bulan Kerja

Banyak asumsi muncul selama menjadi anggota KPPS upah yang diterima yaitu Rp36 juta dengan masa kerja 30 hari yaitu 25 Januari - 25 Februari.

Baca Selengkapnya
Daftar Gaji Honorer Satpam, Sopir, hingga Petugas Kebersihan dari Aceh hingga Papua
Daftar Gaji Honorer Satpam, Sopir, hingga Petugas Kebersihan dari Aceh hingga Papua

Para tenaga honorer juga beberapa kali menuntut adanya kenaikan gaji hingga tunjangan. Lalu, berapa sebenarnya gaji para honorer saat ini?

Baca Selengkapnya
Biaya Ganti Pelat Nomor, Murah atau Mahal?
Biaya Ganti Pelat Nomor, Murah atau Mahal?

Biaya Ganti Pelat Nomor, Murah atau Mahal? Simak selengkapnya!

Baca Selengkapnya
Apakah Biaya Ganti Pelat Nomor Termasuk Murah atau Mahal?
Apakah Biaya Ganti Pelat Nomor Termasuk Murah atau Mahal?

Biaya Ganti Pelat Nomor, Murah atau Mahal? Simak selengkapnya!

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Alasan Gaji Anggota KPPS 2024 Naik Hingga Rp650.000
Terungkap, Ini Alasan Gaji Anggota KPPS 2024 Naik Hingga Rp650.000

Namun yang menjadi sorotan yaitu besaran gaji KPPS yang akan bertugas nanti. Di mana gaji petugas KPPS 2024 naik cukup tinggi.

Baca Selengkapnya
Segini Gaji yang Bakal Diterima Ketua dan Anggota PPS Pilkada 2024
Segini Gaji yang Bakal Diterima Ketua dan Anggota PPS Pilkada 2024

Aturan gaji PPS Pilkada 2024 telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBLM).

Baca Selengkapnya
Ramai Netizen Tanya Uang Transport Anggota PPS Berbeda-beda, Begini Jawaban KPU
Ramai Netizen Tanya Uang Transport Anggota PPS Berbeda-beda, Begini Jawaban KPU

Anggota PPS di Jombang, Jawa Timur, yang enggan disebut namanya menyebut terima uang transport dengan besaran Rp50.000 perorang

Baca Selengkapnya
KPU Angkat Bicara soal Viral Gaji KPPS Rp1,2 Juta Sehari
KPU Angkat Bicara soal Viral Gaji KPPS Rp1,2 Juta Sehari

Besaran gaji petugas KPPS bukanlah dihitung perhari, karena pendapatan tersebut dipakai bekerja dalam satu bulan.

Baca Selengkapnya