Pimpinan DPR surati Golkar minta nama calon ketua DPR
Merdeka.com - Partai Golkar hingga saat ini belum mengirimkan nama calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pengganti Setya Novanto yang ditahan karena kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Golkar agar segera mengirimkan nama calon Ketua DPR.
"Pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada Golkar sebetulnya tinggal dijawab saja apa masalahnya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/1).
Surat itu berisi desakan atas Golkar segera mengisi kursi Ketua DPR yang kosong. Sebab, menurut UU MD3, kursi pimpinan DPR tidak boleh terlalu lama kosong meski sementara diisi oleh Fadli Zon sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
"Sebetulnya kekosongan kepemimpinan itu istilahnya itu tidak boleh dibiarkan kalau mengikuti UU MD3 kemarin itu kan makanya ada perbedaan pendapat itu kan dalam menunggu Golkar menyelesaikan masalah," tegasnya.
Pimpinan DPR berencana menggelar rapat pimpinan membahas pergantian Ketua DPR hari ini. Namun, rapat batal dilakukan karena belum ada surat usulan nama calon Ketua DPR dari Partai Golkar.
Fahri menyebut pimpinan DPR akan menunggu Golkar mengirimkan usulan nama. Jika surat telah masuk, pimpinan akan segera menggelar rapat dilanjutkan dengan rapat Bamus.
"Misalnya besok pagi, bilang surat masuk. Tergantung permintaan DPP. Misalnya pagi surat masuk misal diminta mau dilantik langsung, ya sudah kita bikin rapim pagi habis itu bamus baru paripurna," terang Fahri.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan Kesetjenan DPR belum menerima surat surat dari Fraksi Partai Golkar terkait usulan nama calon Ketua DPR.
"Sampai hari ini belum terima secara resmi dari fraksi Partai Golkar terkait calon penggantinya pak Novanto per hari ini. saya sudah cek juga ke Sekjen," ungkapnya.
Taufik menuturkan, tak ada batasan waktu soal pergantian Ketua DPR dari Partai Golkar. Namun, Wakil Ketua Umum PAN ini berharap Fraksi Golkar segera mengirimkan nama kader untuk menjadi Ketua DPR menggantikan Setnov.
"Batas maksimal enggak ada, kita harap secepat mungkin bisa menyampaikan, secara internal sudah selesai maka makin cepat makin baik," tandas Taufik.
Partai Golkar akan menyerahkan nama calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah UU MD3 selesai selesai di bahas oleh Badan Legislasi (Baleg). Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali mengatakan pihaknya ingin pergantian Ketua DPR disatukan dengan penambahan kursi pimpinan dari PDIP.
"Enggak ini saja saya lihat kecenderungan di DPP. Secara resmi sih belum ada cuma kita berpikir itu sih masuk di akal juga ya kita tunggu," kata Amali.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia merespons usulan politisi senior Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Ketua Umum Golkar.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaDoli menegaskan penentuan ketua DPR merujuk pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3.
Baca SelengkapnyaFirman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaPAW harus dilakukan secepat mungkin agar tidak terjadi kekosongan anggota Dewan.
Baca SelengkapnyaTerkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca Selengkapnya