Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR surati Golkar minta nama calon ketua DPR

Pimpinan DPR surati Golkar minta nama calon ketua DPR Fahri Hamzah. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Partai Golkar hingga saat ini belum mengirimkan nama calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pengganti Setya Novanto yang ditahan karena kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Golkar agar segera mengirimkan nama calon Ketua DPR.

"Pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada Golkar sebetulnya tinggal dijawab saja apa masalahnya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/1).

Surat itu berisi desakan atas Golkar segera mengisi kursi Ketua DPR yang kosong. Sebab, menurut UU MD3, kursi pimpinan DPR tidak boleh terlalu lama kosong meski sementara diisi oleh Fadli Zon sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR.

"Sebetulnya kekosongan kepemimpinan itu istilahnya itu tidak boleh dibiarkan kalau mengikuti UU MD3 kemarin itu kan makanya ada perbedaan pendapat itu kan dalam menunggu Golkar menyelesaikan masalah," tegasnya.

Pimpinan DPR berencana menggelar rapat pimpinan membahas pergantian Ketua DPR hari ini. Namun, rapat batal dilakukan karena belum ada surat usulan nama calon Ketua DPR dari Partai Golkar.

Fahri menyebut pimpinan DPR akan menunggu Golkar mengirimkan usulan nama. Jika surat telah masuk, pimpinan akan segera menggelar rapat dilanjutkan dengan rapat Bamus.

"Misalnya besok pagi, bilang surat masuk. Tergantung permintaan DPP. Misalnya pagi surat masuk misal diminta mau dilantik langsung, ya sudah kita bikin rapim pagi habis itu bamus baru paripurna," terang Fahri.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan Kesetjenan DPR belum menerima surat surat dari Fraksi Partai Golkar terkait usulan nama calon Ketua DPR.

"Sampai hari ini belum terima secara resmi dari fraksi Partai Golkar terkait calon penggantinya pak Novanto per hari ini. saya sudah cek juga ke Sekjen," ungkapnya.

Taufik menuturkan, tak ada batasan waktu soal pergantian Ketua DPR dari Partai Golkar. Namun, Wakil Ketua Umum PAN ini berharap Fraksi Golkar segera mengirimkan nama kader untuk menjadi Ketua DPR menggantikan Setnov.

"Batas maksimal enggak ada, kita harap secepat mungkin bisa menyampaikan, secara internal sudah selesai maka makin cepat makin baik," tandas Taufik.

Partai Golkar akan menyerahkan nama calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah UU MD3 selesai selesai di bahas oleh Badan Legislasi (Baleg). Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali mengatakan pihaknya ingin pergantian Ketua DPR disatukan dengan penambahan kursi pimpinan dari PDIP.

"Enggak ini saja saya lihat kecenderungan di DPP. Secara resmi sih belum ada cuma kita berpikir itu sih masuk di akal juga ya kita tunggu," kata Amali.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Senior Golkar Usul Jokowi jadi Calon Ketum Golkar, Bahlil: Silakan Bermain dalam Aturan
Senior Golkar Usul Jokowi jadi Calon Ketum Golkar, Bahlil: Silakan Bermain dalam Aturan

Bahlil Lahadalia merespons usulan politisi senior Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Ketua Umum Golkar.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR

Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR

Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Ahmad Doli: InsyaAllah Nanti Malam Kita Tahu Siapa Jadi Pimpinan DPR
Ahmad Doli: InsyaAllah Nanti Malam Kita Tahu Siapa Jadi Pimpinan DPR

Doli menegaskan penentuan ketua DPR merujuk pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3.

Baca Selengkapnya
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR

Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR
Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR

Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket

Baca Selengkapnya
Anggota DPR yang Masuk Kabinet Prabowo Segera Diganti, Ini Daftarnya
Anggota DPR yang Masuk Kabinet Prabowo Segera Diganti, Ini Daftarnya

PAW harus dilakukan secepat mungkin agar tidak terjadi kekosongan anggota Dewan.

Baca Selengkapnya
Eriko Sotarduga Tegaskan Berdasarkan UU MD3 PDIP Jadi Ketua DPR RI
Eriko Sotarduga Tegaskan Berdasarkan UU MD3 PDIP Jadi Ketua DPR RI

Terkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah

Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.

Baca Selengkapnya