Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR yakin revisi UU Terorisme segera rampung dan disahkan

Pimpinan DPR yakin revisi UU Terorisme segera rampung dan disahkan Agus Hermanto. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Pemerintah dan DPR sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu wacana yang masuk dalam revisi UU tersebut adalah pelibatan TNI dalam pemberantasan teroris.

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan peran TNI dalam memberantas terorisme akan lebih memperkuat pertahanan NKRI dari ancaman teror. Dia meyakini revisi UU ini segera rampung dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang.

"Memang sekarang ini RUU Teroris sudah sangat dibutuhkan, sehingga Pansus sangat fokus dalam pembahasannya. Saya melihat tidak lama lagi akan ketok palu dan disahkan dalam paripurna karena memang Undang-Undang tersebut sangat dibutuhkan untuk melawan tindakan teror yang ada di Indonesia," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (30/5).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, jika Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini sudah disahkan, maka aparat penegak hukum dapat bergerak dengan cepat. Sebab, penindakan terorisme sudah ada landasan hukumnya.

"RUU Terorisme ini diharapkan aparat penegak hukum lebih tepat dalam penanganan teroris, dalam hal tersebut kita bisa mengetahui dan melaksanakan tindakan dini apabila terjadi teror, kita juga jadi tidak telat menanganinya karena dari awal sudah ada tracking dan sudah diadakan tindakan yang lebih dini dalam menangani aksi teror," jelas Agus.

Politisi Partai Demokrat tersebut juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme dapat memperkuat penanganan karena TNI sudah dibekali ilmu penanganan teroris.

"Saya melihat ini bukan menganggap polisi lemah dalam memberantas terorisme, tapi dengan keterlibatan TNI merupakan hal yang positif yaitu memberikan nuansa dan pandangan yang lebih tepat karena memperkuat dan saling bersinergi melawan aksi teror, TNI kan sudah ada pendidikan intel dan pendidikan melawan terorisme," ungkapnya.

Agus pun berharap kepada penegak hukum yang menangani terorisme yaitu Polisi dan TNI dapat saling bersinergi memberantas keberadaan teroris di Indonesia. Dengan keahlian kedua lembaga tersebut, ia berharap permasalahan teroris dapat segera ditangani.

"Apabila suatu permasalahan diserahkan kepada ahlinya tentu akan jauh lebih bagus tindakannya. Kita ketahui Polisi punya keahlian, TNI juga punya keahlian. Jika dua instansi ini bersinergi maka penindakan akan lebih cepat, lebih dini itu akan menjadi lebih baik," tutupnya.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor

Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
RUU Perampasan Aset Jalan di Tempat, Menkumham: Kami Jumpai Pimpinan DPR
RUU Perampasan Aset Jalan di Tempat, Menkumham: Kami Jumpai Pimpinan DPR

Menkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?
Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?

Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.

Baca Selengkapnya
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Sebut Jika Tidak Banyak Perubahan, Pembahasan Revisi UU Polri Tak akan Lama
Komisi III DPR Sebut Jika Tidak Banyak Perubahan, Pembahasan Revisi UU Polri Tak akan Lama

Proses pembahasan yang cepat juga berpeluang terjadi jika pemerintah tak keberatan dengan perubahan tersebut.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut DPR bersama Pemerintah Berhasil Selesaikan 63 RUU
Puan Sebut DPR bersama Pemerintah Berhasil Selesaikan 63 RUU

Puan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya

Memasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Baca Selengkapnya
Sahkan 225 RUU jadi Undang Undang, Puan Banggakan Kinerja Anggota DPR 2019-2024
Sahkan 225 RUU jadi Undang Undang, Puan Banggakan Kinerja Anggota DPR 2019-2024

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR RI Periode 2019-2024 telah mengesahkan 225 RUU menjadi undang-undang.

Baca Selengkapnya