PKB desak DPR bikin Pansus selidiki beras plastik
Merdeka.com - Beredarnya beras plastik di tengah masyarakat tak bisa dianggap masalah sepele. Karena itu, PKB mendesak DPR agar segera membentuk Pansus untuk menyelidiki peredaran beras plastik.
Menurut Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini, beras plastik dapat mengancam kesehatan masyarakat. Untuk itu, persoalan beras plastik agar disikapi dengan cepat.
"DPP PKB merasa ini penting untuk disikapi. DPP meminta dan mendorong DPR RI segera membentuk panitia khusus (PANSUS) beras plastik atau sintetis," kata Helmy saat press conference di kantor PKB, Jakarta, Minggu (24/5).
-
Mengapa sampah plastik sangat mencemari lingkungan? Selain dampak buruknya yang mampu mencemari lingkungan, permasalahan ini pun tentunya dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya karena dinilai sangat tidak higienis. Bukan hanya itu saja, tumpukan sampah ini juga mampu menciptakan ledakan gas metana yang berbahaya bagi keselamatan manusia.
-
Sampah plastik apa yang diolah di Bandung? Beberapa produk yang dihasilkan rupanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti jam dinding hingga mainan wayang plastik.
-
Mengapa sampah plastik berbahaya? Sifat sampah plastik tidak mudah terurai proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik, butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami.
-
Mikroplastik apa yang paling banyak dikonsumsi orang Indonesia? Secara keseluruhan, studi ini menemukan bahwa orang Indonesia mengonsumsi sekitar 15 gram mikroplastik per bulan, lebih banyak daripada negara lain, dengan mayoritas partikel plastik berasal dari makanan laut.
-
Kenapa sampah plastik diolah di Bandung? Upaya warga sendiri merupakan langkah preventif untuk mengurangi sampah plastik yang sulit terurai dan berpotensi menumpuk hingga ribuan tahun.
-
Apa yang ditimbulkan dari plastik? Limbah plastik mengandung zat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker, seperti kanker paru-paru, kanker prostat, kanker testis dan kanker payudara.
Beredarnya beras plastik sudah melanggar dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
DPP PKB berharap penanganan dilakukan secepatnya antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kepolisian, dan Kementerian Kesehatan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak resah. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadan.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaKomisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.
Baca SelengkapnyaPembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semua proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait skandal demurrage Rp 294,5 M naik penyidikan
Baca SelengkapnyaDPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog
Baca SelengkapnyaHaryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaPihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaOpsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaKPPU tengah menelusuri data mengenai persaingan usaha untuk mencari tahu penyebab harga beras meroket.
Baca Selengkapnya