PKPU dibatalkan MA, Demokrat tak akan calonkan koruptor di Pemilu 2019

Merdeka.com - Partai Demokrat menegaskan akan konsisten untuk tidak mencalonkan mantan terpidana kasus korupsi sebagai anggota legislatif di Pemilu 2019. Meski Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur larangan itu telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, sejak awal memang tidak ingin kadernya yang mantan koruptor maju memperebutkan kursi parlemen.

"Kami tetap bertahan tidak mencalonkan sahabat-sahabat kami yang sudah menjalankan hukumannya sekalipun," kata Hinca di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (16/9).

Dia mengklaim tidak ada kader Demokrat yang diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, menurutnya sejak awal memang tidak ada mantan koruptor yang dicalonkan.

"Karena posisi kami seperti itu, dari awal tidak kami calonkan. Sejak awal sudah kami screening dari awal," ucapnya.

Namun, Hinca tak mengetahui apakah ada yang diloloskan dalam tingkat Provinsi, kabupaten dan kota "Bisa saja di daerah ada yang lolos, tapi dari kami tidak mencalonkan," imbuhnya.

Soal bagaimana mekanisme KPU bakal menandai mantan koruptor, Hinca tak mempersoalkan. Dia mengatakan itu menjadi urusan KPU. "Biarlah KPU yang buat sendiri, kan dia yang buat PKPU-nya," ucapnya.

Mahkamah Agung telah membatalkan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal yang melarang mantan terpidana kasus korupsi nyaleg itu digugat oleh sejumlah mantan terpidana.

MA mengabulkan gugatan pada 13 September lalu. Adapun pertimbangan MA, Peraturan KPU (PKPU) itu bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017 soal Pemilu.

"Pertimbangan hakim, bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017," ujar Jubir MA Suhadi.