PKS anggap pernyataan Wiranto provokatif
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa pernyataan Mantan Menhankam/Pangab Wiranto soal pelanggaran HAM yang menyudutkan Prabowo Subianto bersikap provokatif. Sebab, hal ini diangkat jelang pilpres berlangsung.
Jubir PKS Mardani Ali Sera mengatakan, sulit tidak mengaitkan pernyataan tersebut tidak dalam konteks pilpres. Karena, kata dia, muatannya dapat dipersepsi masyarakat mendowngrade satu pihak.
"Kenapa tidak sejak awal diangkat? Usul saya hentikan tindakan provokasi dalam bentuk apapun. Mari jadikan kontestasi pilpres ini sebagai ajang beauty contess dengan mengeluarkan sisi positif kedua belah pihak," kata Mardani kepada merdeka.com, Jumat (20/6).
-
Bagaimana Prabowo menjawab pertanyaan soal HAM? 'Misalnya tadi Pak Prabowo, kan kesulitan ketika ditanya terkait persoalan penculikan,' sambungnya. Padahal, menurut Hasto, masyarakat telah mengetahui terkait pembentukan Tim Mawar. Namun, Prabowo terlihat sangat kesulitan dalam menjawab pertanyaan perihal kasus penanganan HAM.
-
Kenapa Hasto menilai Prabowo kesulitan jawab soal HAM? Hasto menilai, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang mampu menampilkan sosok pemimpin yang jujur dalam debat tersebut. 'Kualitas kepemimpinan dari karakter pemimpin, dari moralitas yang baik, itu otomatis akan mendorong jawaban-jawaban yang sesuai dengan kehendak rakyat,' kata Hasto, kepada wartawan, di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (13/12).
-
Kenapa pengangkatan KGPH Purbaya diprotes? Adik Pakuwana XII, GKR Wandasari atau Gusti Moeng, menyebut pengangkatan KGPH Purbaya sebagai putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta tidak sesuai adat.
-
Apa keyakinan Prabowo soal PKB? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Siapa yang menilai Prabowo kesulitan menjawab soal HAM? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti saat capres nomor urut 2, Prabowo Subianto kesulitan dalam menjawab pertanyaan mengenai penuntasan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) dalam debat perdana capres di KPU, Selasa (12/12) malam.
-
Siapa yang ditegur Prabowo? Presiden Prabowo Subianto menegur Sekretaris Kabinet Mayor (Inf) Teddy Indra Wijaya dalam acara pembukaan Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12).
Dia amat menyayangkan saling serang antar mantan prajurit TNI di pilpres kali ini. Karena bukan perkara mudah membangun institusi TNI menjadi lembaga yang berintegritas.
"Apalagi bagi para purnawirawan, masyarakat dapat kecewa dengan perilaku yang terlalu bermain low politis. Susah payah membangun institusi TNI jangan dirusak dengan pilpres yang temporer," tutur dia.
Menurut dia, tidak hanya kubu Prabowo-Hatta yang dirugikan dalam hal ini. Rakyat yang dinilai paling rugi dari pernyataan Wiranto itu.
"Yang lebih dirugikan masyarakat karena melihat elit yang tidak bertindak dengan dewasa. Mari jadikan kontestasi Pilpres ajang membangkitkan optimisme dan semangat bangsa melalui beauty contest yang dewasa, mencerdaskan dan membanggakan," pungkasnya.
Mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjawab tudingan Letjen (Purn) Prabowo Subianto yang meminta pertanyaan soal penculikan 1997-1998 dalam debat capres ditanyakan kepadanya sebagai atasan. Wiranto menegaskan tidak pernah memerintahkan penculikan.
Dia menjelaskan, penculikan oleh oknum Kopassus TNI AD terjadi pada medio Desember 1997 sampai dengan Maret 1998. Pada saat penculikan berlangsung, Panglima ABRI dijabat oleh Jenderal Feisal Tanjung (kini almarhum).
"Namun pada bulan Maret, 7 Maret tepatnya, pada saat kasus itu harus dibongkar, saya kebetulan saat itu sudah menjadi Panglima ABRI," kata Wiranto di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK) Jl HOS Cokroaminoto 55 - 57 Jakarta Pusat, Kamis (19/6).
"Waktu terjadi (penculikan) panglimanya yang lama, dan saat pengusutan panglimanya yang baru," imbuh Wiranto .
Kepada Feisal Tanjung, Wiranto juga pernah menanyakan apakah pernah ada perintah penculikan dan tindakan represif lainnya saat dia menjabat Panglima ABRI. "Beliau jawab, tidak, tidak pernah," kata Wiranto mengutip Feisal saat sudah pensiun.
"Saya juga mengatakan tidak pernah (memerintahkan penculikan)," tegas Wiranto yang mengenakan kemeja putih ini.
Saat melanjutkan kebijakan ABRI, Wiranto menjelaskan, melakukan cara-cara persuasif, dialogis dan tanpa kekerasan dalam menghadapi aktivis mahasiswa.
"Cara-cara kekerasan, represif hanya digunakan apabila terpaksa dan hanya atas perintah panglima," ujar dia.
"Dengan demikian, tidak ada kebijakan dari pimpinan ABRI yang ekstrem waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan," tegas Wiranto .
Kepada Prabowo yang dicopot karena melakukan penculikan, Wiranto mengatakan pernah menanyakan tindakan tersebut.
"Saat saya dialog dengan Prabowo Subianto, kepada yang melakukan hal itu. Saya yakin itu dilakukan atas inisiatif sendiri atas dasar analisis keadaan pada saat itu," ujarnya.
"Itu sudah saya laporkan saat itu, bukan hal baru. Jangan dianggap ini hal baru. Hasil analisis pribadi, bukan perintah Panglima ABRI, ini supaya jelas," tegas dia.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaIsu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto setiap menjelang Pemilihan Presiden.
Baca SelengkapnyaWiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.
Baca SelengkapnyaPresiden Terpilih Prabowo Subianto berpidato di acara penutupan Kongres VI Partai Amanat Nasional (PAN) yang digelar, Sabtu (24/8/2024).
Baca SelengkapnyaKontraS menilai adanya muatan politik dalam pemberian pangkat terhadap Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan capres nomor urut dua Prabowo Subianto yang meminta untuk menghargai
Baca SelengkapnyaAksi Kamisan ke-807 ini memprotes pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaAktivis '98 Benny Ramdhani menyebut, putusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sudah jelas menyatakan bahwa Prabowo Subianto terlibat dalam penculikan aktivis '98.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, pernyataan Prabowo tersebut memperlihatkan sifat kekuasaan yang tidak memiliki etika dan moral.
Baca SelengkapnyaTimses menduga memang ada maksud dari capres lain untuk menyerang Prabowo.
Baca Selengkapnya