PKS beberkan data Ketua DPR tak harus dari partai pemenang Pemilu

Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memprioritaskan mencari Ketua DPR baru menggantikan Setya Novanto yang kini mendekam di balik jeruji besi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pergantian Ketua DPR lebih diperlukan ketimbang menambah pimpinan baru seperti yang dihembuskan oleh PDI Perjuangan.

"Saya melihat waktu kita semakin pendek, DPR dituntut semakin fokus, mengapa tidak laksanakan saja UU yang ada, yang terjadi pergantian ketua DPR ya ketua DPR-nya karena kasus yang terjadi dengan beliau yang pergantiannya di Golkar, itulah ketentuan MD3," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menuturkan, jika DPR ingin mengakomodir permintaan PDIP untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan dewan maka aturan dalam UU MD3 harus segera diubah.

"Kalau kemudian diinginkan adanya perubahan maka ubah dulu UU MD3-nya. Sebab begitulah ketentuan kalau UU MD3 nya tidak diubah berati tetap kembali posisi pimpinan ada lima tidak ada tambahan," ujarnya.

PDIP mencari celah menambah kursi pimpinan dengan menyinggung sebagai pemenang Pemilu 2014. Menurut Hidayat, ketua DPR berasal dari partai pemenang pemilu bukan suatu konvensi. Faktanya, Ketua DPR yang berasal dari partai pemenang pemilu hanya terjadi pada 2009. Di mana Ketua DPR saat itu berasal dari Partai Demokrat.

Di tahun-tahun sebelumnya, Ketua DPR tidak harus berasal dari partai pemenang pemilu. Saat Pemilu 2004 misalnya. Golkar menjadi pemenang Pemilu, namun tak serta merta kadernya langsung terpilih menjadi Ketua DPR. Contoh lainnya, ketika PDIP menang Pemilu tahun 1999. Ketua DPR justru berasal dari Golkar yakni Akbar Tandjung. Akbar dipilih melalui pemilihan terbuka.

"Tahun 1999, pemenang pemilu adalah PDIP, apakah PDIP jadi ketua DPR? Waktu itu ketuanya Pak Akbar Tandjung yang terpilih melalui pemilihan terbuka," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan pihaknya tak hanya sekadar punya niatan masuk menjadi salah satu pimpinan DPR, tapi etika politik harus dibangun dengan memperhatikan suara rakyat.

"Ketika rakyat menyatakan memberikan dukungan pada PDIP sehingga PDIP menjadi partai pemenang Pemilu tentu saja suara itu harus senapas dengan apa yang terjadi di DPR," jelasnya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/12).

Selama ini adanya dialektika dan dinamika di lembaga wakil rakyat itu menurutnya karena PDIP tak dilibatkan sebagai pimpinan.

"Kalau kita lihat seluruh dialektika, seluruh dinamika yang terjadi di DPR terkait pimpinan Dewan, kalau orang Jawa bilang itu mungkin karena tidak melibatkan PDIP," jelasnya.