PKS Dukung Wacana Evaluasi Pilkada Langsung untuk Memperbaiki Sistem

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan sepakat untuk evaluasi terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Hal itu menanggapi pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang bilang Pilkada secara langsung banyak mudaratnya. Mardani menilai, Tito harus lebih hati-hati membuat pernyataan.

"Perlu hati-hati membuat pernyataan. Perlu data dan fakta yang kuat. Kita terbuka untuk membahasnya. Namun semua sisi harus dilihat," ujar Mardani melalui pesan singkat, Kamis (7/11).

Anggota Komisi II itu mengatakan, PKS dalam posisi mendukung untuk melakukan evaluasi terhadap sistem Pilkada langsung. Dia menilai, ada pro dan kontra dari penerapan sistem secara langsung.

Orang lain juga bertanya?

"PKS pada posisi kita evaluasi dan bahas bersama," kata Mardani.

Mardani menjelaskan, Pilkada secara langsung selama ini memakan biaya politik yang tinggi. Apalagi sarat dengan politik uang. Tetapi, positifnya menurut dia hasil Pilkada kuat karena legitimasi langsung masyarakat.

"Waktu kampanye kelamaan, biaya masih tinggi, money politic masih ada tapi hasilnya legitimasi kuat karena dipilih langsung dan bertanggungjawab langsung pada masyarakat," kata dia.

"Perbaiki sistemnya, hasilnya akan bagus," imbuhnya.

Pemilu Langsung Banyak Mudarat

Tito menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya. Dia mengakui ada manfaatnya terkait partisipasi politik. Tetapi, mantan Kapolri itu bilang biaya politik terlalu tinggi memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp30 M mau jadi Bupati mana berani dia. Sudah mahar politik," ujarnya.

Tito mengatakan, Kemendagri akan melakukan riset akademik terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Dia mengatakan, bisa saja opsinya tetap dilakukan secara langsung dengan catatan solusi untuk mengurangi dampak negatif.

"Tapi bagaimana solusi mengurangi dampak negatifnya, supaya ga terjadi korupsi biar tdak terjadi OTT lagi. Tinggal pilih saja kok kepala daerah yang mau di-OTT," kata Tito.

(mdk/ray)