PKS kritik keras penundaan sidang Ahok, sebut jaksa tak cekatan
Merdeka.com - Majelis Hakim memutuskan menunda sidang tuntutan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama (Ahok). Sidang ditunda hingga tanggal (20/4) mendatang. Alasannya, karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum menyelesaikan berkas tuntutan.
Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengkritik keras soal penundaan sidang tuntutan Ahok. Ia mengaku heran dengan alasan JPU yang menyatakan naskah tuntutan belum selesai diketik sehingga sidang ditunda. Padahal hakim telah memberikan waktu satu pekan untuk menyiapkan materi tuntutan.
"Saya agak kaget apa begitu tipe penuntut umum di republik kita. Cuma gara-gara mesin ketik," kata Aboe Bakar saat rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).
-
Apa yang dilakukan PKB terkait dukungan Anies? PKB Pertimbangkan Dukung Anies Maju Pilgub Jakarta 2024 Namun, PKB juga sudah punya jagoan sendiri untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengungkapkan, partainya sudah membuka komunikasi awal dengan Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.Dia mengatakan, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengusung Anies.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
Politikus PKS ini juga menyindir Kejaksaan Agung dengan meminta jajaran Komisi III DPR membantu anggaran dalam menyiapkan pengetikan tuntutan.
"Atau kalau kurang dibantulah Pak Benny (Benny K Harman), bantu lah anggaran masa buat ngetik enggak ada. Ini ngritik kali ya. Itu kan penuntut nasional kita malu lah," jelas dia.
Anggota Komisi III DPR ini juga menyoroti soal tanggal sidang tuntutan Ahok yang ditunda pada (20/4) mendatang. Dia menyebut pemilihan tanggal sidang itu adalah bentuk sandiwara dari JPU di persidangan. JPU meminta waktu 2 pekan untuk melengkapi berkas tuntutan Ahok.
"Kalau soal perubahan tanggal mau itu tanggal 20 April hari baik kali lah ya, pas hari pernikahan anak saya kali ya itu hahaha. Doanya aja ya," ujarnya sambil berkelakar.
Tim JPU dinilainya kurang cekatan dan profesional dalam menangani kasus Ahok. Apalagi, lanjut Aboe Bakar, sidang tuntutan berdekatan dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 19 April mendatang.
"Saya ingin sebenarnya tapi tadi sudah dijelaskan yang begitu-begitu lebih cekatan lah apalagi ngadepin Ahok ngadepin begini. Bentar lagi kita ada Gubernur baru, 'dassshhh', apakah itu Ahok atau Anies buat kita enggak masalah, enggak ada urusan," pungkasnya.
Untuk diketahui, sidang kasus dugaan penistaan agama dengan agenda pembacaan tuntutan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditunda. Alasannya, Jaksa Penuntut Umum belum selesai mengetik surat tuntutan dan sidang baru akan digelar pada tanggal 20 April mendatang.
Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 ini mengusung pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaNamun, menurut Benny, Dewas KPK tak sepenuhnya menjalankan tugas tersebut.
Baca SelengkapnyaHasto dan stafnya melayangkan protes keras karena ponselnya disita penyidik saat diperiksa menjadi saksi
Baca SelengkapnyaBenny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca SelengkapnyaBenny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III dari Demokrat Benny K. Harman mempertanyakan kepemimpinan para pemimpin KPK.
Baca SelengkapnyaAnggaran yang digelontorkan untuk pengamanan IKN bisa ditunda dan diarahkan ke hal-hal lebih penting.
Baca SelengkapnyaDirinya kemudian menyinggung soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang telah menggugurkan 75 pegawai KPK.
Baca SelengkapnyaBenny tak paham dengan tugas Dewas KPK, yang seharusnya mengawasi kinerja KPK.
Baca Selengkapnyaintinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca SelengkapnyaKPK diminta tidak mengabaikan hak konstitusional dari setiap tersangka untuk mengajukan gugatan praperadilan.
Baca Selengkapnya