Follow
PKS sebut pergantian Fahri di kursi pimpinan DPR tak perlu in kracht
Merdeka.com - Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan bahwa pergantian Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah harusnya bisa segera dieksekusi. Menurutnya tak perlu menunggu proses gugatan hukum yang dilakukan Fahri in kracht.
"Ini untuk pergantian pimpinan ya, kalau pergantian anggota DPR, Pak Fahri menempuh jalur hukum, ya kita tunggu sampai in kracht. Tapi untuk posisi pimpinan DPR, tidak perlu menunggu putusan inkrah," kata Iman di Kantor DPP PKS, Minggu (24/4).
Anggota komisi X DPR mendapat kabar, pimpinan DPR minggu depan akan menentukan nasib jabatan Fahri di DPR. Dia hingga saat ini menunggu pergantian Fahri dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amalia.
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Siapa yang dipecat oleh PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kapan masa jabatan Rizki Natakusumah di DPR berakhir? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif. Masa jabatan pertama Rizki di DPR akan berakhir pada 30 September 2024.
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Sekarang sudah prosesnya, kita sudah sampaikan surat kelengkapan, Pak Jazuli (ketua fraksi PKS DPR) dari fraksi juga sudah menyampaikan. Kita menunggu apa yang diputuskan pimpinan," tuturnya.
Iman juga enggan ambil pusing terkait Fahri yang mengungkit-ungkit masa lalu. Misalnya terkait beberapa kader yang dulu keras mengkritik Anis Matta namun tak pernah dipecat.
"Ya itu enggak apa-apa lah, bagi saya biarkan saja, kita enggak ada heart feeling, biarkan itu jadi tanggung jawab beliau," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca SelengkapnyaTerkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca Selengkapnya
Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Said menyatakan bahwa para pimpinan partai politik sepakat tidak akan ada revisi UU MD3.
Baca Selengkapnya
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya
Saat ini sudah ada 10 nama Capim KPK dan salah satunya yakni mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan
Baca Selengkapnya
Terkait rumor komisioner lain diduga terindikasi melanggar tentunya tidak tinggal diam.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.
Baca Selengkapnya
Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani akan menjadi Ketua MPR periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya