PKS sebut putusan MK bukan berarti DPR bisa sewenang-wenang pada KPK

Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid turut mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan DPR berhak menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai objek Panitia Khusus (Pansus). Menurutnya, adanya putusan itu bukan berarti MK melemahkan KPK melalui mekanisme hak angket DPR.

"Jadi saya kira ini bukan berarti ngasih tiket atau karpet merah bagi DPR untuk melemahkan KPK dengan hak angketnya," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/2).

Wakil Ketua MPR itu menegaskan, apa yang dilakukan Pansus angket juga tidak memperlemah lembaga antirasuah itu. Jadi, ia berharap putusan ini tak dianggap sebagai kesewenang-wenangan untuk melemahkan KPK.

"Itu artinya bagian daripada hak MK untuk memutuskan dan saya berharap bukan berarti ada kesemena-menaan untuk melemahkan KPK," ucapnya.

Kedati demikian, Hidayat tetap meminta rekomendasi Pansus Angket tidak melemahkan KPK. Karena, kata dia, itu adalah keinginan publik.

"Menurut saya dikembalikan pada apa yang sejak awal dikritik oleh publik termasuk PKS, sikap awalnya mengapa kemudian kami tidak mendukung Pansus Angket ini karena kami memang tidak ingin melemahkan KPK," tandasnya.

Diketahui, MK selesai menolak permohonan materi yang diajukan korban pegawai KPK terkait pasal hak angket dalam UU MD3. Putusan ini, MK menyatakan hak angket KPK yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah.