PKS Soal Pemerintah Tak Punya Buzzer: Lucu, Publik Tidak Bodoh
Merdeka.com - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengklaim pemerintah tidak menggunakan buzzer di media sosial untuk menghadapi kritik dan publik.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pernyataan Fadjroel ini kelihatan lucu. Sebab, berbanding terbalik dengan kenyataan.
"Pernyataan Fadjroel jadi kelihatan lucu," ujar Mardani melalui pesan singkat, Jumat (12/1).
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Siapa yang membantah berita tentang Prabowo? Hal ini pun ditanggapi oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra yang membantah seluruh isi terkait laporan tersebut.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Prabowo tak masalah dengan nyinyiran tentang program Jokowi? Prabowo tak masalah dengan nyinyiran itu. Karena, ia mengaku sebagai tim Jokowi.
Mardani mengatakan, laporan majalah Tempo edisi 29 Agustus 2020 telah membongkar lika-liku buzzer Istana.
Beberapa waktu lalu, komika Bintang Emon juga diduga diserang akun buzzer karena mengunggah video sindiran terhadap tuntutan Jaksa kasus penyiraman Novel Baswedan. Bintang Emon belakangan dihajar buzzer dengan dituduh pengguna narkoba.
Hal itu, kata Mardani, sedikit contoh jika mempertanyakan kebijakan pemerintah langsung diserang buzzer.
"Itu baru sebagian betapa mereka yang mengkritik atau bahkan sekadar mempertanyakan kebijakan pemerintah saja bisa langsung di serang para buzzer. Publik tidak bodoh," pungkasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman mengklaim pemerintah tidak menggunakan buzzer di media sosial untuk menghadapi kritik dari publik. Isu soal buzzer pemerintah kembali muncul. Warganet menyebut pemerintah menggunakan buzzer untuk membalas kritik publik terhadap pemerintah.
"Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjroel kepada merdeka.com, Kamis (11/2).
Dia mengklaim selalu diserang oleh buzzer di media sosialnya selama 24 jam. Meski demikian, dia menanggapi dengan santai hal tersebut.
"Medsos saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres," ungkap Fadjroel.
Fadjroel juga menjelaskan influencer yang digunakan pemerintah untuk program vaksinasi diberikan tanpa diberikan imbalan. Hal tersebut sebagai bentuk gotong royong.
"Influencer atau KOL terkait covid-19 dan vaksinasi itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong royong melawan pandemi covid-19," ungkap Fadjroel.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies berkomitmen untuk sama sekali tidak menggunakan buzzer.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengklaim tidak pernah menggunakan buzzer selama menjadi gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaCak Imin sebelumnya menilai pernyataan Menag Yaqut itu selayaknya omongan buzzer yang tidak pantas keluar dari mulut menteri.
Baca SelengkapnyaDitjen Bea Cukai ingin agar masyarakat paham tentang kepabeanan secara mudah.
Baca SelengkapnyaBawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.
Baca SelengkapnyaBuzzer sering dikaitkan dengan orang yang membuat pencitraan.
Baca SelengkapnyaDi Indonesia istilah ini mulai populer setelah pemilu tahun 2019.
Baca SelengkapnyaPadahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak mempermasalahkan ada menterinya yang akan mundur.
Baca SelengkapnyaKontraS angkat bicara terkait putusan bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca SelengkapnyaCEO KBA News, Ramadhan Pohan menyatakan nama medianya telah dicatut untuk menyebarkan informasi tersebut
Baca Selengkapnya