Polemik Presidential Threshold, DPR Tegaskan Tak Ada Revisi UU Pemilu

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan, ambang batas pencalonan presiden tidak akan berubah. Tertutup untuk melakukan revisi UU Pemilu karena DPR dan pemerintah sudah sepakat tidak ada pembahasan.

"Ya kan kita sepakat untuk tidak melakukan revisi UU Pemilu. Presidential Threshold ada di UU Pemilu. Karena UU Pemilu tidak direvisi maka 2024 tetep menggunakan 20 persen threshold presiden," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12).

Menurutnya, untuk Pemilu 2024 ambang batas pencalonan presiden tidak akan berubah. Kecuali untuk pemilu setelah 2024 masih terbuka untuk revisi UU Pemilu

"Enggak ada ruang mengubah 0 persen dari 20 ke 0 persen itu gak ada itu. Kecuali untuk pemilu yang akan datang, pemilu setelah 2024," ujarnya.

Bahkan, Saan menilai, sulit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Tidak ada agenda mendesak untuk mengeluarkan Perppu.

"Gak mungkinlah terbitkan Perppu untuk sebuah UU yang besar Perppu untuk itu saja kayaknya enggak," ujarnya.

Namun, Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI ini menilai, jika ada revisi pun tidak mungkin ambang batas pencalonan presiden dihapus. Hanya terbuka bila ambang batas dikurangi.

NasDem mengusulkan ambang batas pencalonan presiden 15 persen jika terbuka peluang revisi.

"Kemarin NasDem mengusulkan 15 persen tapi kan ga ada perubahan," tutup Saan. (mdk/fik)