Politik Uang Diyakini Digunakan Masif Mulai 14 April-17 April
Merdeka.com - Praktik money politics (politik uang) diprediksi akan marak terjadi saat masa tenang Pemilu 2019. Hal itu tidak terlepas dari sistem Undang-undang pemilu mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen suara sah nasional.
Adanya aturan tersebut membuat para politisi ingin memastikan suara mereka aman dan bisa masuk ke dalam parlemen. Terlebih, berbagai survei memperkirakan hanya lima sampai enam parpol yang lolos ambang batas tersebut.
Direktur Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi mengatakan praktik politik uang terjadi sejak tahapan pemilu 2019. Seiring berjalannya waktu praktik tersebut meluas dan masif dilakukan calon-calon kontestan pemilu.
-
Bagaimana pemilu di Indonesia berkembang? Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern.
-
Bagaimana asas pemilu Indonesia diterapkan dalam praktik? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada enam asas pemilu Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu, yaitu: Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.
-
Gimana uang bisa mempengaruhi Pemilu? Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Siapa saja yang terlibat dalam menerapkan asas pemilu? Asas pemilu Indonesia adalah pedoman yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah.
"Isu politik uang, semakin diperlebar, akan digunakan masif pada masa tenang dan pemilihan. Semua parpol habis-habisan, menghalalkan segala cara untuk masuk parlemen," kata Yusfitriadi dalam diskusi 'catatan kritis pemilu 2019' di Hotel 101, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Jumat (12/4).
Masa tenang Pemilu 2019 akan dimulai sejak 14 April 2019 hingga hari pencoblosan pada 17 April 2019.
DEEP juga melihat ada beberapa isu lainnya yang mewarnai pemilu tahun ini. Di antaranya semrawutnya penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang bisa menjadi persoalan pasca pemilu. Ia memisalkan, gugatan ke MK bagi pihak yang kalah akan membuat pemilu tahun ini bisa berjalan amat panjang.
Selain itu, kata dia, pemilu tahun ini juga dihantui kampanye hitam dan penyebaran berita bohong (hoaks). Situasi ini sangat menguras emosi masyarakat karena tak jarang berujung pada perkara hukum. "Isu-isu tadi yang kita lihat bisa berpotensi terjadi di masa tenang dan hari pemilihan. Tentunya KPU, Bawaslu harus kerja keras untuk mencegah itu," terangnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaBawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin Muhtadi Sentil Jual Beli Suara hingga Politik Uang saat Pemilu
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Mahfud juga pernah dibuat geleng-geleng kepala akan praktik korupsi di tanah air yang sudah parah.
Baca SelengkapnyaChico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.
Baca SelengkapnyaDia pun mengapresiasi partai politik (parpol) maupun politisi yang menghabiskan uang tak sedikit untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaUsul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR
Baca SelengkapnyaHugua dianggap sudah muak dengan praktik suap menyuap yang terjadi di Indonesia
Baca SelengkapnyaTerlebih, hasil survei menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpotensi terjadi dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca Selengkapnya