Politikus PDIP minta ada aturan sementara usai penghapusan Perda
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Diah Pitaloka mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri melakukan penghapusan terhadap beberapa peraturan daerah yang menghambat investasi. Namun perlu ada langkah-langkah taktis agar upaya menarik investasi dapat tercapai.
"Pertama pemerintah perlu menjelaskan target pencapaian investasi di daerah yang dimaksud," ujar Diah, Kamis (16/6).
Politikus PDI Perjuangan ini meminta pemerintah berhati-hati agar tidak terjebak dengan semakin terbukanya pasar yang tidak terkontrol di pasar lokal. Menurutnya, perlindungan atas potensi dan pengembangan pasar lokal sangat penting untuk diperhatikan sekarang-sekarang ini menuju berjalannya pasar bebas.
-
Bagaimana Pertamina memastikan proyek selesai tepat waktu? 'Pakta Integritas ini adalah langkah yang baik, Kejaksaan RI akan fokus pada tugasnya mengawal penyelesaian pembangunan PSN. Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat,' tutur Katarina.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Kapan Permendag baru berlaku? Permendag Nomor 22 Tahun 2023 dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 berlaku mulai 19 Juli 2023.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Kapan proyek pemeliharaan jembatan dimulai? Proyek penguatan tiang jembatan itu sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
Selain itu, Diah juga meminta pemerintah menerbitkan aturan sementara, sebab ada kekosongan karena dihapuskannya beberapa perda menyangkut investasi.
"Apakah berupa PP atau Permen. Selama bisa mengakomodir semua kementerian dan lembaga supaya dapat tercapai tujuan menarik investasinya," katanya.
Ia mengingatkan dalam proses pembentukan perda baru butuh waktu sementara proses investasi tetap berjalan di daerah.
Mengingat pentingnya perlindungan pasar lokal, kata Diah, sehingga perlu juga dibangun aturan-aturan atau perda menyangkut perlindungan bagi pelaku ekonomi lokal.
"Dan Perda yang dibuat daerah itu juga berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah dari sisi pajak dan restribusi yang otomatis akan berpengaruh pada APBD daerah setempat," katanya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca SelengkapnyaMantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.
Baca SelengkapnyaAiman dilaporkan ke Polda Metro sejumlah orang terkait dugaan menyebarkan hoaks lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPerppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari
Baca SelengkapnyaBambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya