Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus PDIP minta ada aturan sementara usai penghapusan Perda

Politikus PDIP minta ada aturan sementara usai penghapusan Perda Anggota DPR Diah Pitaloka. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Diah Pitaloka mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri melakukan penghapusan terhadap beberapa peraturan daerah yang menghambat investasi. Namun perlu ada langkah-langkah taktis agar upaya menarik investasi dapat tercapai.

"Pertama pemerintah perlu menjelaskan target pencapaian investasi di daerah yang dimaksud," ujar Diah, Kamis (16/6).

Politikus PDI Perjuangan ini meminta pemerintah berhati-hati agar tidak terjebak dengan semakin terbukanya pasar yang tidak terkontrol di pasar lokal. Menurutnya, perlindungan atas potensi dan pengembangan pasar lokal sangat penting untuk diperhatikan sekarang-sekarang ini menuju berjalannya pasar bebas.

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, Diah juga meminta pemerintah menerbitkan aturan sementara, sebab ada kekosongan karena dihapuskannya beberapa perda menyangkut investasi.

"Apakah berupa PP atau Permen. Selama bisa mengakomodir semua kementerian dan lembaga supaya dapat tercapai tujuan menarik investasinya," katanya.

Ia mengingatkan dalam proses pembentukan perda baru butuh waktu sementara proses investasi tetap berjalan di daerah.

Mengingat pentingnya perlindungan pasar lokal, kata Diah, sehingga perlu juga dibangun aturan-aturan atau perda menyangkut perlindungan bagi pelaku ekonomi lokal.

"Dan Perda yang dibuat daerah itu juga berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah dari sisi pajak dan restribusi yang otomatis akan berpengaruh pada APBD daerah setempat," katanya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya

Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya
Kapolri Terbitkan Aturan Penundaan Proses Hukum Peserta Pemilu, Bagaimana Nasib Kasus Aiman Witjaksono?
Kapolri Terbitkan Aturan Penundaan Proses Hukum Peserta Pemilu, Bagaimana Nasib Kasus Aiman Witjaksono?

Aiman dilaporkan ke Polda Metro sejumlah orang terkait dugaan menyebarkan hoaks lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Usul Pilkada Dipercepat, Bareng dengan Pilpres 2024
Politikus PDIP Usul Pilkada Dipercepat, Bareng dengan Pilpres 2024

Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari

Baca Selengkapnya
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.

Baca Selengkapnya
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya