Follow
Politikus PDIP minta Imigrasi tolak perpanjangan visa Habib Rizieq
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pariera meminta pemerintah dalam hal ini Ditjen Imigrasi untuk menolak perpanjangan visa pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Hal ini terkait visa Rizieq akan habis pada 12 Juni 2017 mendatang dan rencana memperpanjang visa kunjungannya.
"Ya dong. Artinya dia harusnya kembali habis visanya kecuali dia bikin visa yang baru atau dia punya paspor yang lain," kata Andreas kepada merdeka.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).
Andreas meyakini Ditjen Imigrasi tidak akan menindaklanjuti permintaan perpanjangan visa Rizieq. Sebab, jika Rizieq harus memperpanjang visanya di Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi maka harus ada catatan dari Ditjen Imigrasi.
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Kenapa DPR desak Imigrasi perketat pengawasan? Atas kejadian ini, polisi diminta menindak yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 'Pertama, karena sudah kejadian tentunya polisi wajib memastikan polisi mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Pastikan dia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan.''Ada berapa banyak kendaraan yang ia tabrak, hitung semuanya. Begitu juga kalau ada pasal pidanya juga dijerat saja. Masyarakat tentunya sudah muak dengan berbagai insiden bule seenaknya seperti ini. Jadi harus ada tindakan tegas,' ujar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Selasa (11/6).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang meminta Imigrasi perketat pengawasan? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Siapa yang menegaskan tentang penggunaan visa haji? Staf Khusus Kementerian Agama Republik Indonesia Ishfah Abidal Aziz menegaskan hanya mereka pemegang visa haji yang bisa menjalankan ibadah haji di tanah suci.
-
Siapa yang ditolak visanya? Selain itu, ia pernah ditolak sebanyak delapan kali ketika ingin mengajukan permohonan visa ke Amerika serikat.
"Pemerintah pasti Dirjen imigrasi tidak akan mengizinkan itu. Perpanjangan di luar negeri kan di Kedutaan kan. Kedutaan sendiri kan ada catatan dari Imigrasi," terangnya.
Oleh karena itu, dia menegaskan tidak ada pilihan lain bagi Rizieq selain pulang ke Tanah Air dan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya atas kasus dugaan chat berbau mesum.
"Ya artinya dengan dia ini ya harus pulang," pungkasnya.
Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menegaskan kalau dirinya tak ingin kembali ke Tanah Air dalam waktu dekat. Bahkan, pentolan FPI yang diduga sedang berada di Arab Saudi itu berencana memperpanjang visanya.
Kuasa Hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro mengatakan, kliennya akan menetap setidaknya untuk satu tahun ke depan.
"Ada rencana kita akan long stay atau akan perpanjang visa. Nanti sedang ada yang mengurus visa yang setahun," ujar Sugito saat dikonfirmasi, Senin (5/6).
Selain itu, kata Sugito, kliennya berencana akan pulang apabila Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, dirinya menilai kalau saat ini Polri sudah tak lagi netral dalam tangani kasus, dan mau disuruh-suruh oleh Jokowi.
"Pulangnya bisa aja nanti setelah Pilpres dan Jokowi enggak jadi Presiden. Ya kalau misalnya setelah Pilpres dan Jokowi enggak jadi Presiden polisi bisa lebih netral. Harusnya kan Polri itu netral," katanya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Fachrul Razi mendadak jadi sorotan usai mengaku dicopot Jokowi karena menolak membubarkan FPI.
Baca Selengkapnya
Cak Imin merupakan salah satu tokoh yang pernah mengusulkan Jokowi tiga periode.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengungkap sejumlah elite politik yang meramaikan isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto mengungkap pengakuan sejumlah ketua umum partai politik yang ‘kartu trufnya’ dipegang oleh penguasa.
Baca Selengkapnya
Panel menegaskan bahwa pengumuman sikap ProJo tersebut merupakan arahan langsung dari Jokowi.
Baca Selengkapnya
Catat! Nekad Berhaji Tanpa Visa Haji Bisa Dideportasi dari Arab Saudi
Baca Selengkapnya
Hasto menilai, pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan politik ketidakpatuhan terhadap konstitusi dan rakyat.
Baca Selengkapnya
Trubus khawatir, sikap FPI yang penuh kontroversi akan kembali muncul jika AMIN menang
Baca Selengkapnya
Ada dua kubu yang dinilai saling bertentangan di internal PDIP.
Baca Selengkapnya
Rencananya mereka akan dipulangkan pada Sabtu (1/6) malam sekitar jam 23.00 Waktu Arab Saudi (WAS).
Baca Selengkapnya
HBR merupakan warga Pahang, Malaysia. Sehari-hari, dia bekerja sebagai pencari rumput dan penunggu warung di kampung itu.
Baca Selengkapnya
Anna meminta kepada Asosiasi PPIU agar memberikan pembinaan yang lebih gencar kepada anggota melalui berbagai media.
Baca Selengkapnya