Politikus PDIP: Pergantian Ketua DPR bukan urusan pribadi Setya Novanto

Merdeka.com - Penunjukan Aziz Syamsuddin oleh Setya Novanto sebagai Ketua DPR ditunda ditetapkan dalam rapat paripurna Senin (11/12) kemarin. Penyebabnya, penolakan dari Fraksi Golkar yang cukup gencar. Anggota Dewan Fraksi PDIP Komarudin Watubun menilai penunjukan sepihak itu telah menyalahi wewenang.

Proses pengangkatan Ketua DPR harusnya milik institusi bukan pribadi. Apabila sesuai UUMD3, Golkar sebagai pemegang kuasa yang berhak menentukan posisi Ketua DPR bukan menjadi kuasa Novanto seorang.

"Ini bukan urusan Novanto sebagai pribadi tapi ini urusan institusi. Jadi ini kan lembaga, urusan lembaga ini ceritanya. Lembaga tinggi negara lagi. Lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia. Jadi mekanismenya tidak bisa begitu," kata Watubun saat ditemui pada acara sekolah calon kepala daerah PDIP di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Senin (12/12).

Menurut Ketua Dewan Kehormatan PDIP itu, rakyat tak bisa dibodoh-bodohi. Manuver yang telah dilakukan tersangka e-KTP itu telah mencoreng nama DPR dan demokrasi. Maka lebih baik DPR jalani proses yang benar.

"Rakyat indonesia ini sudah pintar-pintar. Jangan buat seolah-olah rakyat ini enggak ngerti apa yang terjadi di parlemen itu. Tapi untuk menjaga harkat martabat dan kehormatan DPR itu sebaiknya harus proses yang benar," tukas dia.

Apabila nanti Aziz disetujui, Komarudin menyebutkan proses di Bamus hanya akan menjadi basa-basi semata. "Ya itu kan proses basa basi saja. Karena kalau kemudian Golkar mengusulkan secara institusi saudara Aziz, berarti kan juga ikut kemauan Novanto kan," ujarnya.