Politikus PDIP sebut konyol Zulkifli Hasan bilang 5 fraksi dukung LGBT
Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan ada lima fraksi di DPR mendukung perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT). Anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan menampik pernyataan tersebut. Menurut dia, saat ini tidak ada pembahasan mengenai RUU LGBT seperti yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
"Kita tidak pernah membahas UU LGBT itu bisa dicek di Baleg bisa dicek di agenda Prolegnas 2017 maupun 2018. Kalau dikatakan ada lima fraksi setuju saya bingung ini ini sih konyol banget," ujar Arteria ketika dihubungi merdeka.com, Minggu (21/1).
Lebih lanjut, dia menegaskan tidak ada fraksi di DPR yang mendukung LGBT. "Gimana mau mendukung orang forumnya, membahasnya aja forumnya enggak ada, bisa di rapat komisi, Panja atau Baleg. Kok tiba-tiba muncul lima fraksi setuju, kita kaget ini," imbuhnya.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Bagaimana menurut Zulhas berpartai itu? 'Kalau lihat malam ini wajar PAN menjadi pemenang pemilu, layak, pantas. Kader PAN punya talenta. Oleh karena itu, mari kita songsong kemenangan PAN di Pemilu 2024,' ujar Zulhas dalam sambutannya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
Arteria mengungkap, RUU yang tengah dibahas dikaitkan dengan LGBT adalah RUU KUHP. Sebagai tim perumus, dia mengungkap, salah satu hal yang dibahas adalah terkait perluasan pidana oleh pelaku perzinahan. Sehingga pelaku zinah atau perkosaan tidak lagi sebatas laki-laki. Namun, perempuan maupun LGBT juga bisa disangkakan.
Arteria mengatakan, semua fraksi sepakat atas hal tersebut. Sementara, PAN dan Hanura tidak hadir saat membahas hal tersebut.
"Saya jadi tim perumus dan sinkronisasi. Justru yang saya mau saya sampaikan PAN-nya enggak ada. Kita bahas perbuatan cabul, perzinaan dan perkosaan, dia enggak datang tuh. Yang dateng minus PAN sama Hanura, semuanya sepakat untuk memastikan LGBT dilarang," tukasnya.
Hal ini juga diamini oleh Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Pembahasan terkait LGBT terdapat dalam pembahasan RUU KUHP. Menurut anggota Komisi III ini, belum ada keputusan atau kesimpulan terkait pembahasan tersebut.
"Memang ada pembahasan atau diskusi tentang LGBT dan Perkawinan Sejenis namun hal tersebut terjadi dalam Panja atau Timus RUU KUHP. Pembahasan dalam Panja dan Timus RUU KUHP pun masih terus berlangsung serta belum ada kesimpulan apalagi keputusan apapun," kata Ahmad dalam keterangan tertulis.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, LGBT bertentangan dengan norma agama dan Pancasila.
Baca SelengkapnyaZulhas menegaskan, dukungan PAN ke Prabowo merupakan keputusan partai.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaAda 101 anggota DPR RI dari PDIP yang siap bermitra dengan Prabowo dan seluruh menteri-menterinya.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan PDIP tak menitipkan kadernya di kabinet Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaRencana diadakannya pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Jakarta pada bulan Juli ini menimbulkan polemik dari berbagai pihak, tak terkecuali MUI.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal, Pilgub Jakarta digelar pada November 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaZulhas mengaku banyak ditanya perihal alasan dukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaBila ada anggota partai yang melanggar konstitusi, etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDIP.
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco Ahmad, merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaDasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca Selengkapnya