Politikus PDIP sebut MKD bisa minta polisi panggil paksa Sekjen DPR
Merdeka.com - Sekjen DPR Winanungtyastiti mangkir dari panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk dimintai keterangannya perihal kedatangan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyatakan apabila perempuan yang kerap disapa Win itu telah mangkir sebanyak tiga kali, maka sesuai dengan UU MD3, MKD berhak memanggil paksa.
"Sekali dua kali tiga kali tidak datang, bisa dipanggil paksa. Di UU MD3 ada aturannya," kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9).
-
Bagaimana cara pelaksanaan kampanye Pilkada 2024? Dalam pelaksanaan kampanye, KPU telah mengatur alat peraga apa saja yang boleh digunakan. Berikut berbagai alat peraga kampanye Pilkada 2024, perlu diketahui: 1. Bahan Kampanye: Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.
-
Bagaimana skenario tunda pemilu bisa terjadi? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024. Skenario Tunda Pemilu Putusan ini menimbulkan dugaan bahwa ada rencana dari sekelompok tertentu untuk mengatur penundaan pemilu tersebut.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Dimana pelanggaran pemilu bisa terjadi? Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, intimidasi terhadap pemilih, pencurian atau manipulasi suara atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
Bahkan, lanjut politikus PDIP ini, MKD bisa meminta pihak Kepolisian untuk memanggil sekjen DPR.
"Kalau dipanggil ya harus hadir. Tidak ada urusan dan bisa meminta Kepolisian panggil paksa," ujarnya.
MKD berencana memanggil Sekjen DPR Winanungtyastiti untuk dimintai keterangannya perihal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menghadiri kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kemarin.
Namun, karena perempuan yang kerap disapa Win itu tak hadir, maka pemanggilan tersebut diputuskan ditunda.
"Sekjennya sibuk. Super sibuk. Ya kita menghargai mereka. Jadi ya mungkin tidak hari ini. Ya besok-besok atau lusa kan masih sampai hari Jumat," kata Surahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati Marahi Yasonna Laoly: Jadi Menteri Ngapain, Anak Buah Kita Ditarget Melulu
Baca SelengkapnyaTrimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaMegawati hadir di acara rapat koordinasi itu setelah sebelumnya menerima penghargaan AFEO Distinguished Honorary Patron, di kawasan Nusa Dua, Bali.
Baca SelengkapnyaSalah satu cirinya adalah ketika sosok itu ditanya, jawabnya tidak tahu.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaMegawati meminta Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto tidak takut apabila nanti ditangkap oleh KPK.
Baca SelengkapnyaMegawati pun mengkritik soal aturan yang diubah semaunya sendiri.
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.
Baca SelengkapnyaMegawati mengaku meski mampu melawan dan memiliki anak buah yang kuat, namun dia memutuskan tidak melawan.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto agar tidak takut jika ditangkap oleh aparat.
Baca Selengkapnya