PPP fokus urus kepengurusan ke Kemenkum HAM, baru bahas Pilkada 2017
Merdeka.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan para pejabat teras partainya sedang membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2017 mendatang. Sebab, pihaknya baru saja menyelesaikan muktamar, apabila persiapan internal partainya telah selesai maka partainya akan menyerahkan SK ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Pertama kepengurusan baru sedang disusun. Formatur masih rapat-rapat minggu ini. Nanti jika sudah tersusun akan diserahkan ke Kemenkum HAM," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/4).
Menurutnya, Kemenkum HAM memiliki waktu 7 hari setelah berkas partai diserahkan lalu segera mengesahkan SK tersebut. Meski, kata Arsul, belum ada calon yang akan diusung partai berlambang kabah hingga saat ini.
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
-
Siapa yang membentuk PPS Pilkada 2024? PPS dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap tingkat kabupaten/kota dan bekerja di bawah koordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
-
Bagaimana proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pilkada 2024? Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pilkada 2024: Rabu, 17 April 2024 - Selasa, 5 November 2024.
-
Kapan PPS Pilkada 2024 mulai bekerja? Menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 475 tahun 2024, masa kerja PPS Pilkada 2024 berlangsung selama 8 bulan.
-
Siapa yang memilih anggota PPS? PPS dipilih melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat setempat.
-
Kapan masa kerja PPS pemilu? Masa kerja PPS berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan Pemilu.
"Pilkada kan 2017, pendaftaran September tapi peraturan KPU harus mendaftar sebulan sebelumnya berarti Agustus. Lebih cukup waktu kami untuk selesaikan semua persyaratan," jelas dia.
Mengenai kepengurusan yang baru ini, PPP masih menyusun nama-namanya meski belum semuanya terselesaikan. Hal ini lantaran masih dalam proses penyelesaian konflik di internal partainya.
"Karena kami masih dalam proses merangkul kelompok atau kubu yg kemarin berbeda. Tapi tentu yang jelas dalam minggu ini atau minggu depan kami akan serahkan struktur kepengurusan ke PPP," ungkapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin masih fokus pada gugatan sengketa Pemilihan Presiden.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca SelengkapnyaPPP tengah fokus mengawal penghitungan suara sampai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pengusutan dugaan kecurangan Pemilu tak hanya melalui pengajuan hak angket.
Baca SelengkapnyaPPP telah memerintahkan para kader untuk intensif melakukan komunikasi ke partai-partai lain di daerah.
Baca SelengkapnyaMantan Sekjen PKB Lukman Edy mengungkapkan persiapan tim perencana muktamar PKB di Jakarta.
Baca SelengkapnyaMardiono mengaku, saat ini PPP fokus menghadapi gugatan di MK.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaSaat ini PDIP tengah fokus memprioritaskan untuk calon kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMuhamad Mardiono mengaku, belum mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaDirinya mengungkapkan, jika ketua umum partainya sudah melakukan komunikasi dengan Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya