PPP kubu Romi desak MKD usut tuntas Setya Novanto Cs bertemu Trump
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PPP kubu Romahurmuziy, Arwani Thomafi menyerahkan sepenuhnya wewenang ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengusut tuntas apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang datang ke kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Adapun, dia juga mendesak MKD untuk mengusut perihal pertemuan pimpinan DPR dengan Donald Trump yang diketahui difasilitasi oleh Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.
"Ya sebaiknya diselesaikan ke lembaga yang berwenang biar nggak jadi bahan diskusi publik. Agar DPR dapat segera bekerja dengan baik. Masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan," kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).
Anggota Komisi II DPR ini juga sepakat dengan berbagai pihak bahwa pertemuan pimpinan DPR dengan raja judi Amerika itu memang tidak pantas dilakukan. Apalagi, kata dia, pimpinan DPR hanya menemui satu bakal calon Presiden Amerika Serikat.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa yang hadir dalam diskusi tentang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Hadir juga Guru Besar Bidang Hukum Prof. Romli Atmasasmita, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
-
Bagaimana KPU menjamin soal debat capres tidak bocor? '(Jamin kerahasiaan soal agar enggak bocor) Intinya semua tim pasangan calon sudah tahu temanya,' kata Hasyim.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
"Kalau hanya ketemu satu bakal calon saja memang menimbulkan kontroversi. Tetapi persoalannya ada di MKD. MKD akan melihat sejauh mana peran atau kehadiran pimpinan DPR itu apakah melanggar kode etik atau tidak," tukasnya.
Seperti diketahui, bahwa pertemuan antara Setya, Fadli dan Donald Trump difasilitasi oleh Bos MNC Grup Hary Tanoesoedibjo. Donald Trump dan Hary Tanoe memang bakal mengembangkan sebuah bisnis di Bali.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya yang mengungkap fakta itu. Menurut dia, pertemuan itu bukan peristiwa yang mesti dipersoalkan.
"Ya, Donald Trump itu kan mempunyai mitra. Mitranya di sini Pak Hary Tanoe. Bagi saya tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting kita bisa bertemu dengan seorang tokoh," kata Tantowi yang juga ikut dalam rombongan ke Amerika.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa kali Mahfud juga telah menemui Mardiono. Pertemuan tersebut merupakan komunikasi politik antara PPP dengan Mahfud.
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca Selengkapnya"Tidakperlu terulang lagi pemberian nilai antar-capres di atas panggung dengan maksud buruk mendagrasi kandidat lain," kata Sekjen PSI
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaRomy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaHakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaAdies Kadir meminta jajaran kepolisian melakukan pengusutan atas adanya kebocoran materi itu.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menampik pertemuannya dengan Puan Maharani, beberapa hari lalu bahas politik
Baca SelengkapnyaTim Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024 keberatan, jika hakim konstitusi hendak memanggil empat menteri dari kabinet Jokowi untuk bersaksi
Baca SelengkapnyaPDIP akan menunggu dan menghormati sengketa Pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya