PPP minta kekalahan KPU dari PBB di sidang adjudikasi tak perlu dipolitisasi

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati menilai kekalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Partai Bulan Bintang (PBB) di sidang adjudikasi Bawaslu tidak menurunkan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya, kekalahan KPU bisa saja dikarenakan kelemahan dari keputusan tidak meloloskan PBB sebagai partai peserta pemilu 2019.

"Jadi kekalahan KPU itu tidak mereduksi profesionalitas KPU, tapi KPU kan bukan orang hukum, mungkin saja menurut KPU itu benar, tapi secara hukum di situ ada kelemahan. Jadi jangan terlalu dipolitisasi lah," kata Reni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3).

Menangnya PBB dalam sidang ajudikasi menunjukkan kinerja KPU Provinsi Papua Barat menjadi sorotan. KPU Provinsi Papua Barat menyatakan PBB Kabupaten Manokwari tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sekurang-kurangnya 75 persen.

Menanggapi masalah ini, Reni menyarankan perangkat daerah setempat harus turun tangan memastikan aturan yang dibuat KPU berjalan baik agar tidak lagi terdapat sengketa.

"Nah apa yang dirumuskan KPU itu ketentuan negara yg dipatuhi semua pihak. Maka dari itu, bukan hanya KPU saja, pejabat negara di papua juga turun tangan untuk memastikan peraturan berjalan baik," tegasnya.

Dengan menangnya gugatan ini, PBB resmi menjadi peserta pemilu 2019. PPP telah berkomunikasi secara informal dengan PBB terkait sikap di Pemilu Serentak. Namun, pihaknya belum mendapatkan kesepakatan apakah PBB akan bergabung mendukung Jokowi sebagai calon presiden.

"Kalau komunikasi sesama parpol sangat dinamis ya komunikasi itu. Sejauh ini bicara pilpres, secara formal belum ya. Tapi secara informal sudah ada pembicaraan itu," terang Reni.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB). Gugatan dikabulkan dalam sidang ajudikasi yang digelar di Gedung Bawaslu,Jakarta, Minggu (4/3) malam.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Bawaslu sekaligus Ketua majelis pemeriksa sidang, Abhan membacakan putusan, Minggu (4/3).

"Menyatakan PBB memenuhi syarat peserta pemilu anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019," lanjut dia.