PPP: Rapat Koalisi Tak Bahas Amandemen, Tapi Ketatanegaraan Kita

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menegaskan, pertemuan partai koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo tidak ada membahas amandemen 1945. Apa yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, kata Wakil Ketua MPR RI ini adalah aspirasi masyarakat.

Saat pertemuan dengan Jokowi, memang ada pembahasan mengenai masalah yang timbul dalam ketatanegaraan. Zulkifli, kata Arsul, menyampaikan pandangan bahwa lembaga negara masing-masing merasa berkuasa.

"Waktu pertemuan di Istana itu, tidak dibahas soal amandemen. Nah itu tidak dibahas soal amandemen," ujar Arsul kepada wartawan di DPR RI, Rabu (1/9).

"Yang dibahas adalah masalah yang timbul dalam ketatanegaraan kita. Maka pak Zul kan bicara tentang misalnya yang menurut beliau disampaikan oleh presiden itu adalah soal lembaga negara yang masing-masing merasa berkuasa itu kan," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Kata Arsul, pandangan Zulkifli bahwa amandemen UUD 1945 perlu dievaluasi adalah terkait masalah ketatanegaraan itu. Bukan koalisi membahas rencana amandemen.

Zulkifli disebut menyampaikan pandangan aspirasi masyarakat. Yaitu ada yang menginginkan amandemen kembali kepada UUD 1945 yang asli, ada juga yang meminta amandemen mengkaji pasal 33 karena menjadi pintu masuk liberalisasi. Ada juga yang tidak setuju amandemen.

"Apakah jalan keluarnya dengan amandemen? Itu saya kira tafsir masing-masing. Sebab ada masalah-masalah yang hemat saya sebagai orang yang berlatar belakang hukum, tidak kemudian menyelesaikannya dengan amandemen," kata Arsul.

Lebih lanjut, Arsul bilang para ketua umum hanya menyampaikan pandangan-pandangan masing-masing. Tidak ada pembicaraan baku atau kesimpulan bahwa amandemen perlu dilakukan.

"Tapi tidak kemudian dibahas dibicarakan bahwa ya kayaknya memang perlu amandemen tidak seperti itu, itu sesuatu yang cair saja, masing-masing peserta di situ, ketua umum hargai menyampaikan pandangan-pandangannya gitu lho," ujar Arsul.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bercerita ketika diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk menghadiri rapat bersama partai koalisi pemerintah. Setelah pertemuan itu, ia menilai amandemen perlu dievaluasi.

Zulhas, sapaan karibnya, mengungkap, pembicaraan Presiden Jokowi dengan partai koalisi ada mengenai Covid-19, ekonomi dan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ada berbagai pandangan pada pertemuan tersebut membahas kelembagaan.

"Ada beberapa bicara 'wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati ga ikut gubernur, gubernur ga ikut macem-macem lah ya. Merasa KY lembaga paling tinggi paling kuat, MA enggak. MA merasa paling kuasa, MK enggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," katanya dalam Rakernas PAN, Selasa (31/8).

Untuk itu, dia memandang setelah 23 tahun berjalan amandemen UUD 1945 perlu kembali dievaluasi. Perlu evaluasi juga arah demokrasi hari ini.

"Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana, perlu dievaluasi," jelasnya. (mdk/rnd)