Prabowo akan Proses Hukum Temuan Audit Tata Kelola APBN Rezim Jokowi

Merdeka.com - Prabowo-Sandiaga berencana melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan APBN era Jokowi, jika menang Pilpres 2019. Apabila ditemukan kejanggalan dan penyimpangan dalam proses audit tersebut, maka akan dilaporkan ke penegak hukum.

BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, Handi R Idris mengatakan, audit akan dilakukan guna menciptakan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan Prabowo-Sandi, kata dia, akan melaporkan ke penegak hukum jika ditemukan kejanggalan.

"Kalau memang ada indikasi penyimpangan dan memenuhi unsur pidana harus ke penegak hukum," jelas Handi kepada merdeka.com, Senin (8/4).

Handi menjelaskan, Prabowo-Sandiaga berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan BPK terhadap kejanggalan pengelolaan keuangan negara, termasuk selama rezim Jokowi. Tidak terkecuali kebijakan impor pangan yang dilakukan Jokowi.

"BPK punya banyak temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti. Mulai dari kebijakan impor pangan, pembiayaan infrastruktur, utang dan lain-lain. Temuan-temuan penting tersebut harus dituntaskan agar Pemerintahan ke depan tidak punya beban kebijakan masa lalu," tambah Politikus PKS tersebut.

Sebelumnya, rencana audit investigasi APBN era Jokowi, apabila Prabowo-Sandi menang ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi. Menurut dia, hal itu wajar dilakukan demi pertanggung jawaban kepada rakyat.

Mulyadi melihat, ada kekhawatiran rezim Jokowi akan rencana audit investigasi yang bakal dilakukan Prabowo-Sandiaga nantinya jika menang Pilpres 2019. Sebab, dari situ sangat terlihat, tata kelola pemerintahan Jokowi yang merugikan rakyat.

"Salah satu kekhawatiran rezim ini saya kira akan adanya audit investigasi terhadap tata kelola APBN. Karena itu hak rakyat, wajar saja kalau itu dilakukan. Maka hari ini begitu allout perjuangan mempertahankan kekuasaan," jelas Caleg DPR RI dari Gerindra Dapil Kabupaten Bogor tersebut.

Dengan audit ini, jelas Mulyadi, juga akan kelihatan ada tidaknya penyimpangan tata kelola keuangan negara yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Dia tak menutup kemungkinan nantinya hasil audit akan berujung pada proses hukum.

"Kalau hasil audit ada temuan menyimpang bisa berkonsekuensi hukum, karena proses pengelolaan anggaran semua sudah diatur melalui UU APBN, maka proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban APBN ada SOP yang sudah jelas," tutup mantan rekan bisnis Prabowo Subianto ini.

Dalam sejumlah kampanye di Pilpres 2019, Prabowo berkomitmen membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi. Termasuk, mengejar para koruptor-koruptor yang mencuri uang rakyat.

Teranyar, saat kampanye di Yogyakarta hari ini, Prabowo telah mengantongi elite Jakarta yang menguasai kekayaan negeri. Dia berjanji akan mengungkap hal itu.

"Bagaimana terjadi segelintir orang menguasai kekayaan ratusan juta bangsa Indonesia. Saudara-saudara, negara sedang sakit Ibu Pertiwi sedang diperkosa," ujar Prabowo.

"Nanti ada yang tanya, Prabowo sebut dong siapa itu yang dimaksud (bajingan)? Prabowo sebut dong. Lo minta gue sebut namanya? Nanti gue sebut nama lengkap dengan alamatnya," tambah Prabowo.

Dalam kesempatan itu pula, Prabowo mengatakan, BUMN yang ada di Indonesia saat ini telah dirampok. Perampokan ini dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

"BUMN-BUMN kebanggaan kita, BUMN-BUMN milik rakyat kebanggaan kita. Garuda, Pertamina, PLN, semua dirampok saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo dalam pidatonya.

"Nanti. Nanti mereka tanya, mana buktinya? Mana buktinya? Bung, bung. Buktinya ada segudang ada di BPK. BPK mengumumkan ada ribuan, belasan ribu temuan tidak ada tindak lanjut," tegas Prabowo."Nanti. Nanti mereka tanya, mana buktinya? Mana buktinya? Bung, bung. Buktinya ada segudang ada di BPK. BPK mengumumkan ada ribuan, belasan ribu temuan tidak ada tindak lanjut," tambah dia.