Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Presiden PKS Tolak Isu Perpanjangan Jabatan Presiden: Hanya Kades yang Boleh

Presiden PKS Tolak Isu Perpanjangan Jabatan Presiden: Hanya Kades yang Boleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Isu amandemen Undang Undang Dasar 1945 untuk mengubah aturan tentang masa jabatan presiden menjadi tiga periode masih terus bergulir. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak wacana presiden tiga periode.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengatakan wacana untuk mengubah aturan presiden menjabat tiga periode sangat tidak sesuai. Ia menegaskan PKS sangat menolak wacana amandemen UUD 1945 demi mengubah aturan untuk masa jabatan presiden.

"Kami jelas menolak, karena itu tidak sesuai dengan aturan," ujarnya saat menemui warga Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkana, Makassar, Jumat (17/9).

Orang lain juga bertanya?

Ia mengaku untuk jabatan tiga periode hanya boleh untuk kepala desa. Untuk itu, kata Ahmad Syaikhu, PKS menolak untuk wacana presiden tiga periode.

"Mengubah masa jabatan presiden adalah kemunduran demokrasi Indonesia. Ini tidak sesuai konstitusi bangsa,” tuturnya.

Sebelumnya, Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman menegaskan wacana amandemen UUD 1945 untuk mengubah aturan tentang masa jabatan presiden menjadi tiga periode bukan dari pemerintah. Ia menegaskan amandemen UUD 1945 merupakan wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Saya mengatakan bahwa, amandemen itu wewenangnya MPR. Presiden itu sama sekali tidak terlibat dalam amandemen, termasuk isinya," kata Fadjroel.

Fadjroel menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sudah menyampaikan bahwa menolak wacana presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan. Ia menegaskan Presiden Jokowi sangat tegak lurus dengan UUD 1945.

"Beliau tegak lurus terhadap UUD 1945 dan agenda reformasi 1998," ucapnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cak Imin Tolak Komentari Kabar Jokowi Minta Jabatan Presiden Tiga Periode:  Itu Pertanyaan yang Mengandung Bahaya
Cak Imin Tolak Komentari Kabar Jokowi Minta Jabatan Presiden Tiga Periode: Itu Pertanyaan yang Mengandung Bahaya

Cak Imin merupakan salah satu tokoh yang pernah mengusulkan Jokowi tiga periode.

Baca Selengkapnya
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Isu Presiden Tiga Periode : Sudah Selesai, Enggak Bisa
Ganjar soal Isu Presiden Tiga Periode : Sudah Selesai, Enggak Bisa

Ganjar meyakini, rakyat saat ini mengharapkan timbulnya kesadaran hukum yang lebih baik.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sorak Gembira Pendemo Tahu MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
VIDEO: Sorak Gembira Pendemo Tahu MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden

Baca Selengkapnya
VIDEO: PKS Balik Lempar Wacana Ganjar Jadi Cawapres Anies, Begini Reaksi Keras PDIP
VIDEO: PKS Balik Lempar Wacana Ganjar Jadi Cawapres Anies, Begini Reaksi Keras PDIP

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak jika Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Baca Selengkapnya
Pastikan Kaesang Tak Maju Pilkada, PSI Serahkan Surat Dukungan ke Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maju Pilgub Jateng
Pastikan Kaesang Tak Maju Pilkada, PSI Serahkan Surat Dukungan ke Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maju Pilgub Jateng

Nama Kaesang santer disebut-sebut maju pilkada serentak 2024 ini. Tetapi, putusan MK berkaitan usia paslon membuat rencana tersebut batal.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Keras Wacana Anies Baswedan Jadi Cawapres Ganjar Pranowo
PKS Tolak Keras Wacana Anies Baswedan Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

PKS menegaskan mengusung Anies sebagai calon presiden.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden

Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.

Baca Selengkapnya
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten

PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.

Baca Selengkapnya
PKS Siapkan 3 Nama Maju Pilgub Jakarta 2024: Ahmad Syaikhu, Sohibul Iman, Mardani Ali Sera
PKS Siapkan 3 Nama Maju Pilgub Jakarta 2024: Ahmad Syaikhu, Sohibul Iman, Mardani Ali Sera

Tiga nama itu merupakan kader PKS. Tidak ada tokoh dari luar PKS.

Baca Selengkapnya
Presiden PKS Jawab Isu Berkembang: Anies Capres bukan Cawapres!
Presiden PKS Jawab Isu Berkembang: Anies Capres bukan Cawapres!

Sebelumnya, selama tiga hari, Anies Baswedan melakukan komunikasi politik dengan tiga pimpinan partai politik pengusung dirinya sebagai bakal capres.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kaesang PSI Menohok Balas Sekjen PKS Bohong Soal Jokowi Sodorkan Namanya di Pilgub Jakarta
VIDEO: Kaesang PSI Menohok Balas Sekjen PKS Bohong Soal Jokowi Sodorkan Namanya di Pilgub Jakarta

Kaesang merasa pernyataan Sekjen PKS sebagai upaya menutup pintu koalisi antara PKS dengan PSI

Baca Selengkapnya