Follow
Prostitusi anak buat gay terungkap, DPR segera sahkan Perppu Kebiri
Merdeka.com - Pasca terungkapnya kasus prostitusi anak bagi kaum gay di Bogor, Ketua DPR Ade Komarudin memastikan segera mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau Perppu Kebiri.
Pengesahan Perppu Kebiri sempat tertunda di paripurna. Sebab, Fraksi PKS dan PAN belum menyetujui sepenuhnya draf Perppu Kebiri itu disahkan menjadi UU.
"Kemarin sepakat kita akan tetap walaupun masih diambil keputusan dalam masa persidangan sekarang sesuai dengan konstitusi bahwa Perppu akan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat," kata Ade di Kompleks DPR, Kamis (1/9).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa alasan utama penundaan rekrutmen PPPK? Anas menjelaskan alasan utama ketidakselarasan ini adalah terkait dengan masalah keuangan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Beberapa daerah enggan menyiapkan formasi untuk PPPK karena kekhawatiran dampak finansial, biasanya karena anggaran daerah telah melebihi 35 persen.
-
Kenapa PPPI didirikan? Latar Belakang lahirnya perhimpunan ini karena para kaum muda dianggap mampu menjadi kekuatan besar apabila bersatu dalam melawan pemerintah kolonial Belanda.
-
Apa tujuan PPPI? Para anggota didik akan dibina untuk menjadi pemimpin bangsanya demi mencapai negara yang berdaulat penuh.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen.Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
"Kita juga sangat berkepentingan dengan undang-undang kebiri terlebih yang sudah-sudah, saya tahu merajalelanya tindak prostitusi melalui online dan LGBT,"ujarnya.
Ade meminta pemerintah untuk melengkapi poin-poin yang belum dirasa cukup komprehensif dalam Perppu itu.
"Kemarin bukan tidak mau menyetujui, tetapi ada beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah. Kalau diberikan kesempatan kerja oleh pemerintah dengan baik dan selesai dengan baik, dapat menyempurnakan kita untuk mempunyai sikap dan pemerintah cukup siap menjalankan apa yang menjadi catatan anggota dewan," jelasnya.
Pria yang akrab dipanggil Akom ini memastikan, Perppu Kebiri ini akan segera disahkan menjadi UU.
"Dalam rapat paripurna kemarin sudah didengar oleh pemerintah dan sudah diterima oleh pemerintah dengan dijalankan dengan waktu bahwa keputusan soal ini akan diselesaikan pada masa persidangan sekarang jadi tidak usah khawatir," ungkapnya.
Sebelumnya, Tim Subdit Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah mengungkap prostitusi bagi kaum gay. Penangkapan dilakukan di sebuah hotel di Jalan Raya Puncak KM 75, Cipayung, Bogor, Selasa (30/8) sore.
Korban sendiri hanya diberikan upah Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu. Padahal, AR mematok tarif ke pelanggannya sebesar Rp 1,2 juta.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya menjelaskan, AR tak hanya memiliki tujuh anak untuk disediakan kepada para pelanggannya.
"AR tidak memiliki 7 tapi 99 anak-anak. Ini akan kita tangani secara berkelanjutan," kata Agung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Baca Selengkapnya
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengaku, pihaknya hingga kini masih menunggu kehadiran Direktorat baru tersebut yang sudah direncanakan sejak 2021.
Baca Selengkapnya
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya
Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.
Baca Selengkapnya
RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya
Kemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Saat ini RUU Perampasan Aset hanya masuk dalam dalam daftar prolegnas tahun 2025-2029.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Menurut Budi, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang diatur PP Kesehatan itu akan ditindaklanjuti.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR
Baca Selengkapnya
Komnas Perempuan menyebut, dengan disahkan RUU PPRT dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pekerja rumah tangga di tanah air.
Baca Selengkapnya