PSI Jelaskan Maksud Giring Sebut Anies Pembohong

Merdeka.com - Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar menilai kritik tegas pelaksana tugas Ketua Umum PSI, Giring Ganesha merupakan puncak keresahan terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Giring menyebut Anies sebagai pembohong berkaitan dengan Formula E.

"Jadi maksud ketua kami yaitu sampaikan apa adanya, kalau berpihak pada rakyat tunjukan dengan program-program dan kerja-kerja, kalau tidak, tidak konsisten," ucap Michael, Rabu (22/9).

Michael menegaskan, pernyataan Giring yang diunggah di media sosial PSI bukanlah sekadar asumsi. Semua pernyataan Giring merupakan data sebenarnya yaitu Rp1 triliun sebagai commitment fee harus dibayarkan Jakarta selama 5 tahun untuk hajat Formula E.

Dia juga membantah kritik Giring terhadap Anies tanpa adanya solusi. Selama ini, kata Michael, anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta telah menawarkan solusi agar eksekutif melakukan efisiensi anggaran dengan meniadakan kegiatan yang tidak mendatangkan keuntungan.

Sebaliknya, anggaran yang ada dioptimalkan untuk kegiatan krusial di Jakarta seperti penanganan banjir, saban tahun kerap melanda ibu kota.

"Kalau untuk solusi kita kan sudah tawarkan sebenarnya, di Jakarta sudah menawarkan untuk bantuan sosial dan untuk penanganan banjir," imbuhnya.

Riza Bela Anies

Kritik Giring terhadap Anies memantik pembelaan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dia mengingatkan Giring agar bijak dan tidak terus menerus menyalahkan satu pihak.

Terlebih lagi, kata Riza, kritik tersebut dilayangkan dari generasi muda. Menurut politikus Gerindra itu, sudah sepatutnya generasi muda harus menunjukan sikap selaras antara perkataan dengan perbuatan.

"Sebagai warga bangsa kita harus bijak harus hati-hati jangan saling menyalahkan satu sama lain sesama anak bangsa, apalagi generasi muda, harus menunjukkan sikap yang baik antara tutur kata perbuatan itu harus sama," ucap Riza di Balai Kota, Selasa (21/9) malam.

Riza juga mengingatkan, sebagai sesama anak bangsa yang memiliki kewajiban sama dalam membangun negara sudah seharusnya saling bersinergi positif dibandingkan menyudutkan apalagi diiringi dengan tuduhan.

"Tidak boleh saling menyalahkan apalagi menuduh satu sama lain saya kira tidak bijak apalagi dilakukan oleh tokoh-tokoh atau pimpinannya," tegas Riza.

Alasan Giring Kritik Keras Anies

Secara terpisah, Plt Ketua Umum PSI, Giring Ganesha menegaskan kritik kerasnya terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan sebagai langkah menjatuhkan. Ia pun menekankan langkah interpelasi yang diinisiasi PSI bukan sebagai langkah menurunkan Anies dari jabatannya.

"Sekali lagi, PSI tidak ingin menjatuhkan Gubernur Anies lewat hak Interpelasi, karena bertanya adalah hak yang konstitusional," ujar Giring kepada merdeka.com, Selasa (21/9).

Hanya saja, Giring mengatakan, kritik pedas hingga mencuatnya narasi pembohongan publik oleh Anies terkait Formula E lantaran rencana Anies sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat di masa pandemi Covid-19.

"Kasus Formula E adalah contoh paling lugas dan jelas kebohongan Pak Gubernur Anies memimpin. Pada saat rakyat DKI Jakarta kehilangan pekerjaan, ada anggota keluarga meninggal atau bahkan terkena Covid 19, uang pajak mereka justru dipakai untuk acara balapan Mobil Formula E," tegasnya.

Bagi Giring dan PSI, langkah ngotot Anies menggelar Formula E adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap rakyat yang sedang kesusahan terhadap Pandemi.

Dia kembali mengingatkan warga Jakarta saat memilih Anies di masa Pilgub DKI 2017 lalu, namun saat ini pemilih sedang kesusahan akibat pandemi. Bukannya meringankan beban, kata Giring, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu malah menggunakan uang pajak DKI untuk membayar rencana tuan rumah Formula E di Jakarta.

"Gubernur Anies malah memakai uang mereka untuk bermewah mewahan untuk acara Balap Mobil. Sementara di media dan publik Pak Gubernur pura-pura peduli diam atas penderitaan rakyat," tandasnya.

"Dan saya percaya masih ada niat baik dari partai partai lain di DPRD DKI Jakarta yang ingin mendukung hak interpelasi, karena ini mewakili pertanyaan masyarakat DKI Jakarta untuk apa uang rakyat triliunan dipakai untuk acara balap mobil," pungkasnya.