Revisi UU MD3 alot, PDIP sebut gara-gara Setya Novanto tak fokus

Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, partainya akan fokus menyelesaikan pembahasan revisi UU MD3 di Badan Legislasi DPR. Menurutnya, pembahasan revisi UU MD3 terkait penambahan kursi pimpinan dewan mengalami tarik ulur karena mantan Ketua DPR Setya Novanto tidak fokus.

"Sebenarnya itu bisa diselesaikan sejak lama, tapi Pak Setya Novanto itu tidak fokus. Ada kesan RUU MD3 ini dijadikan tawar menawar," katanya saat dihubungi, Kamis (28/12).

PDIP berupaya mengembalikan asas representatif di jajaran pimpinan DPR. Hendrawan menyebut partainya seharusnya mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR karena menjadi partai pemenang Pemilu 2014.

Namun, hal itu tidak terjadi karena ada persekongkolan pihak tertentu yang mengubah pasal terkait jatah pimpinan DPR milik PDIP dalam UU MD3. "Karena ada persekongkolan yang merubah UU MD3 disahkan satu hari sebelum pemilihan presiden 2014," tegasnya.

Dengan adanya Ketua DPR baru, Hendrawan mengharapkan, pembahasan revisi UU MD3 menjadi lebih fokus dan cepat selesai pada masa sidang berikutnya. Waktu 1 bulan disebut cukup untuk menyelesaikan revisi UU MD3.

"Itu sebabnya ketua DPR akan lebih fokus mencurahkan perhatian dan energi melakukan perubahan. Lebih seger lah, seperti pemain bola baru masuk, larinya juga akan lebih cepat," tegasnya.

PDIP menyatakan tak mau terburu-buru menentukan kadernya yang akan diplot menjadi pimpinan DPR. Hendrawan menyebut kader yang akan diberikan mandat sebagai pimpinan DPR harus menduduki posisi penting di fraksi dan cukup matang berpolitik.

"Kalau seperti itu orang-orang di DPP kemudian orang-orang yang menjabat di fraksi itu yang potensial untuk masuk. Namanya kan banyak," tukasnya.

Diketahui, wacana penambahan kursi pimpinan DPR hingga kini masih mengalami tarik ulur dalam pembahasan revisi UU MD3. Anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengklaim semua fraksi telah bulat setuju menambah 1 kursi pimpinan DPR untuk PDIP.

"Yang sudah fraksi-fraksi setuju adalah tambahan 1 kursi pimpinan DPR untuk PDIP saja," ujar Arsul.