Follow
Rizal Ramli Sebut Jika Tak Direvisi, UU ITE Bahaya Buat Demokrasi
Merdeka.com - Ekonom, Rizal Ramli mengusulkan agar undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) segera direvisi. Rizal Ramli menyebut jika UU ITE lebih kerap dipakai untuk memberangus demokrasi lewat pasal pencemaran baik di dalam UU tersebut dibandingkan untuk kasus lainnya.
Rizal Ramli mengungkapkan, penggunaan UU ITE untuk memberangus kritikan ini berimbas pada anjloknya indeks demokrasi di Indonesia. Penurunan indeks demokrasi ini terjadi dalam empat tahun belakangan ini.
"Indeks demokrasi Indonesia berdasarkan The Economist turun dari nomor 49 tahun 2014. Hari ini turun ke 64 atau 65 tahun 2018. Empat tahun turun kita ranking demokrasi dari nomor 49 ke nomor 65," ungkap Rizal Ramli di Yogyakarta, Jumat (1/3).
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Bagaimana cara IDI mengukur demokrasi? IDI diukur berdasarkan 3 aspek dan 22 indikator.
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
-
Bagaimana pemilu di Indonesia berkembang? Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
Mantan Menko Kemaritiman ini menyebut jika tak ada revisi dikhawatirkan UU ITE akan terus dipakai untuk memberangus demokrasi. Sehingga indeks demokrasi Indonesia akan terus menurun.
"Kalau ini UU tidak direvisi makin banyak korbannya tahun ini, tahun depan. Indeks demokrasi Indonesia makin rendah lagi nantinya," ungkap Rizal Ramli.
Rizal Ramli mengaku gembira dengan janji politik dari Prabowo-Sandiaga yang akan melakukan revisi UU ITE. Sehingga UU ITE tak lagi dipakai memberangus demokrasi.
"Nah, kami gembira Prabowo-Sandi, Sandi berjanji untuk merevisi UU ITE supaya tidak digunakan untuk memberangus demokrasi," papar Rizal Ramli.
Rizal Ramli menyebut dirinya pernah bertanya tentang komitmen pemerintah melakukan revisi UU ITE kepada Jokowi. Namun tak ada jawaban terkait pertanyaan yang diajukan Rizal Ramli ini.
"Nah, sayangnya kami ajukan pertanyaan yang sama kepada Pak Widodo dan timnya sampai hari ini tidak ada jawaban sama sekali. Saya menduga Pak Widodo (Jokowi) dan kawan-kawannya masih sangat ingin menggunakan undang-undang ITE untuk menangkap orang-orang yang kritis dan berbeda pendapat dengan kekuasaan. Ini berbahaya buat demokrasi," tuding Rizal Ramli.
Sementara itu, Sekjen PPP yang juga Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan, partainya siap mendukung revisi UU ITE. Asalkan, kata dia, rumusan perubahan itu jelas dan matang.
Arsul menilai wajar banyak desakan merevisi UU ITE. Namun, dia berujar ada dua hal yang harus dilihat, yakni penegakan hukum dan rumusan. Jika problemnya ada pada penegak hukum, Arsul mengatakan, Komisi III DPR akan menanyakan hal ini kepada Kapolri dan jajarannya lebih dulu.
"Kalau problemnya dinilai ada pada rumusannya, ya silakan. Paling tidak kami di PPP siap untuk menginisiasi revisi UU ITE," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (31/1).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.
Baca Selengkapnya
Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca Selengkapnya
Kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
Anies menilai, UU ITE harusnya memberikan perlindungan terhadap data.
Baca Selengkapnya
Kesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika
Baca Selengkapnya
Sejumlah jajaran Sivitas Akademika UI juga turut menyampaikan deklarasi kebangsaan kampus perjuangan di Universitas Indonesia, Depok.
Baca Selengkapnya
Banyak daerah yang sedang ada pemilihan, menjadi kurang menarik di mata para investor.
Baca Selengkapnya
Survei Transparency International Indonesia (TII) terhadap IPK menempatkan Indonesia peringkat 115 dari 180 negara.
Baca Selengkapnya
Dan sekarang ujiannya adalah besok bisakah Pemilu diselenggarakan secara netralitas dengan adil
Baca Selengkapnya
Rocky mengaku tantangan demokrasi saat ini adalah adanya UU ITE.
Baca Selengkapnya
SAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.
Baca Selengkapnya
Revisi ini dinilai sebagai praktik pembegalan demokrasi yang secara nyata dipertontonkan kepada publik.
Baca Selengkapnya