Follow
Romi: Ini partai politik, bukan Srimulat!
Merdeka.com - Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) M Romahurmuziy mempertanyakan SMS beredar yang mengatasnamakan Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) marak beredar di kalangan wartawan. Pesan singkat tersebut mengkritik ketidaksahan Rapimnas PPP pada Sabtu (19/4) lalu. Isi penolakan Rapimnas pun dinilai tidak punya dasar yang kuat.
"Tapi alasannya apa? Legalitas yang mendukungnya apa? Alasannya apa? Itu bukan Rapimnas dasarnya apa? Ini kan partai politik bukan Srimulat," jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ), M Romahurmuziy di Hotel Bidakara, Pancoran, Senin (21/4).
Pria yang biasa disapa Romi ini menegaskan kembali bahwa ada tidaknya Rapimnas bukan bergantung dari kehadiran ketua umum partai. Menurutnya, dalam Anggaran Dasar Partai tidak menyebut pentingnya ketua umum datang saat Rapimnas berlangsung.
-
Apa dasar hukum Pilkada 2024? Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di Indonesia merupakan perhelatan demokrasi yang diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.
-
Mengapa prinsip pemilu penting? Prinsip-prinsip pemilu ini bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.
-
Dasar hukum apa yang mengatur pemilu di Indonesia? Dasar hukum pemilu yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Apa itu PPS pemilu? PPS pemilu adalah badan yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.
-
Apa yang menjadi sengketa dalam Pileg? Perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 akan disidangkan pekan depan.
-
Dasar hukum apa yang dipakai untuk pilkada serentak 2024? Pilakada Serentak masih mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
"Sifat PPP itu kolektif kolegial enggak masalah kalau enggak ada ketua umum," tegas Romi yang menurut SDA sudah dipecat dari jabatan sekjen ini.
Dua hari lalu (19/4) beredar pesan singkat yang mengatasnamakan Ketua Umum PPP , Suryadharma Ali . Dalam pesan itu, disebutkan pelaksanaan Rapimnas I PPP adalah tindakan liar lantaran tidak atas persetujuan dan sepengetahuan Suryadharma.
Berikut isi pesan singkat yang diterima awak media:
"Ass ww. Diserukan kepada Yth: PH DPP PPP , Majelis2 DPP PPP dan Mahkamah Partai DPP PPP , Para Ketua DPW PPP , Mantan Wakil Ketua Umum DPP PPP , Mantan Ketua DPW PPP , bahwa PPP pada saat ini dalam kondisi yang TIDAK BIASA, karena itu Saya Suryadharma Ali Ketua Umum DPP PPP untuk sementara mengambil alih seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawab kepartaian dalam rangka menormalkan kembali kondisi partai dari kekacauan.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Romy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca Selengkapnya
Pasangan Romi Hariyanto dan Sudirman diusung empat partai, yakni Nasdem, PKN, PSI dan Gelora.
Baca Selengkapnya
DPP PDIP mengapresiasi hasil kerja kerasnya selama di daerah pemilihan (dapil).
Baca Selengkapnya
Gagasan itu dikatakan Surya Paloh perlu dihormati.
Baca Selengkapnya
Langkah ini merupakan bagian dari aspirasi DPC-DPC yang menginginkan ada perubahan di Jawa Timur.
Baca Selengkapnya
Baroto mengungkapkan secara total terdapat 76 partai politik berbadan hukum yang tercatat di Kemenkumham, namun hanya 44 partai politik yang aktif.
Baca Selengkapnya