Ruhut: Jokowi utamakan kepentingan rakyat, pasti tolak dana aspirasi
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul yakin bahwa Joko Widodo akan menolak dana aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Ruhut berpandangan Jokowi sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menolak dana aspirasi ketika menjadi presiden.
"Saya tim suksesnya (saat pilpres), saya tahu beliau (Jokowi). Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau Presiden kedua yang langsung dipilih rakyat," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
Ruhut menegaskan bahwa Demokrat, sesuai dengan sikap SBY akan menolak dana aspirasi ini jika lima poin yang diusulkan Demokrat tak dipenuhi. Di sisi lain Ruhut juga menjelaskan bahwa sejak rapat paripurna kemarin, sebenarnya Demokrat juga sudah menolak dana aspirasi ini.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Kenapa Prabowo minta bantuan Demokrat? AHY mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Mengapa Rudini menolak perintah Presiden Soeharto untuk menjadi Ketua Golkar? Rudini tidak mau menjadi penyelenggara pemilu sekaligus peserta pemilu karena sama saja menyalahi aturan.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Apa doktrin Partai Demokrat? Dalam anggaran dasar Partai Demokrat pada pasal 4, doktrin tri pakca gatra praja mengandung arti adanya tiga kehendak kuat atau tiga ketetapan atau tiga ketetapan hati dalam mebangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke dalam trilogi partai demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta tiga wawasan partai yakni nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.
Namun, partai yang dipimpin oleh SBY itu tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan interupsi. Sementara itu Ruhut turut mendesak Jokowi untuk menolak dana aspirasi ini.
"Bola ini kami tunggu pemerintah, seperti kata Andi Widjajanto Seskab, pemerintah belum bersikap," ujarnya.
Seperti diketahui, dalam rapat paripurna kemarin, Demokrat bersama enam fraksi lain mendukung dana aspirasi. Ketua Badan Legislasi DPR Sareh Wiryono membacakan nama tujuh fraksi yang mendukung dan tidak ada upaya interupsi dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD).
Akhirnya, tiga fraksi yang menolak dana aspirasi ini, yakni PDI-P, Nasdem, dan Hanura, kalah suara. Pimpinan sidang Fahri Hamzah pun mengetuk palu sidang dan mengesahkan peraturan mengenai dana aspirasi.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi hanya memberi tanggapan singkat saat disinggung mengenai Pilkada Jateng.
Baca SelengkapnyaGibran mengajak semua untuk berpikir positif, mengingat saat ini masih bulan suci Ramadan.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai sikap dari mantan Wali Kota Solo tersebut sudah diketahui masyarakat sehingga tidak ada lagi keistimewaan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaPresiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan kepada Cagub-Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaPertemuan SBY dan Jokowi didorong oleh para partai politik yang tergabung di KIM
Baca SelengkapnyaSBY juga akan berusaha menambah suara Partai Demokrat di Jawa Tengah, meskipun wilayah tersebut dikuasai oleh PDIP.
Baca SelengkapnyaPernyataan itu disampaikan Presiden RI ke 6 itu dalam pidatonya pada pertemuan konsolidasi kader dan calon legislatif dari Partai Demokrat se-Aceh.
Baca SelengkapnyaNusron menegaskan Presiden Jokowi sangat patuh terhadap konsitusi dan rakyat.
Baca Selengkapnya