Ruhut sebut sudah seharusnya ketua DPR diserahkan ke PDIP
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menyebut akan ada ganjaran yang harus diterima oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon setelah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik karena menghadiri kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.
Ganjaran tersebut, kata Ruhut, berupa pengocokan ulang pimpinan DPR yang akan dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersama dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
"Itu menyakitkan kita peristiwa di Amerika. Ada keinginan itu (kocok ulang pimpinan DPR) yang saya dengar. Apalagi sudah bergabungnya PAN. Zulkifli Hasan (Ketua MPR) dia aman. Termasuk kami, Demokrat yang aman di tengah," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Gimana caranya Kaukus Air DPR RI menggerakan semua anggota DPR? Ada 84 dapil di Indonesia ada 580 anggota di periode berikutnya akan mengawal, mudah-mudahan isu tentang air ini,' ujar legislator asal Bali tersebut.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
Menurut Ruhut, pengocokan ulang pimpinan DPR dapat dilakukan tanpa harus merevisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Apalagi, saat ini, KIH menguasai mayoritas kursi di parlemen dengan bertambahnya kekuatan dari PAN yang telah bergabung dengan pemerintah.
"Kembalikan saja ke (PDI Perjuangan) sebagai pemenang pemilu, dia yang jadi bos (Ketua DPR)," ujar Ruhut.
Lebih jauh, Juru Bicara Partai Demokrat ini menyayangkan, sikap pimpinan DPR saat ini yang tidak mampu menjaga kepercayaan karena telah terpilih sebagai pimpinan Parlemen.
"Jabatan itu tidak abadi. Bersyukurlah yang sudah diberi kepercayaan. Mau jabatan menteri, Ketua DPR, jabatan di TNI/Polri itu tidak abadi," tandas dia.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Djarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca SelengkapnyaPernyataan Puan berbeda dengan Megawati yang menyebut ada yang mau mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaSalah satu cirinya adalah ketika sosok itu ditanya, jawabnya tidak tahu.
Baca SelengkapnyaTerkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya"Mba Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto
Baca SelengkapnyaDasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya