Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Said Didu Ungkap Sektor Pemerintahan yang Dihinggapi Genderuwo

Said Didu Ungkap Sektor Pemerintahan yang Dihinggapi Genderuwo Muhammad Said Didu. ©2018 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu mengidentifikasi sektor sektor yang dihuni genderuwo ekonomi atau yang dimaksud mafia ekonomi yang menyatu dengan penguasa. Hal itu disampaikannya selepas diskusi bertajuk Prabowo-Sandi menumpas genderuwo ekonomi di Jl Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/11).

"Saya pikir sektor anggaran jelas semua, penganggaran, APBN, APBD itu ada di situ. Yang kedua adalah sektor minyak, migas itu ada. Ketiga adalah sektor penegakan hukum, mafia mafia hukum genderuwo juga, nah di situ kadang kadang BUMN kalah, kadang kadang ini kalah," katanya.

Dia menambahkan, genderuwo ekonomi juga hinggap di penegakan hukum serta di sektor kebijakan BUMN. Kemudian yang paling besar di sektor migas dan penguasaan lahan.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi sebenarnya tidak sampai 10 sektor, kalau pemerintahan yang baik maka tempatkan orang baik melawan genderuwo ekonomi saya pikir negara ini akan baik," imbuh Said.

"Jadi cari ajalah 20 orang baik yang hanya takut kepada Allah dan melawan genderuwo itu saya pikir negara ini baik, tapi kalau menempatkan orang di situ sebagai pengatur genderuwo maka sebagai pengatur pembagian rezeki para genderuwo ya susah," tuturnya.

Di sisi lain, genderuwo ekonomi tidak bisa ditumpas sampai hilang karena potensi ekonominya besar. Baiknya di ajak bicara oleh pemerintah untuk menjadi pelaku ekonomi yang sesuai aturan dan tidak ikut campur memainkan lobi lobi kekuasaan. Atau mafia ekonomi bisa di ancam secara halus supaya tidak bandel. Caranya ikut aturan pemerintah atau bisnisnya dihentikan.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi

Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut: Ekspansi Bisnis yang Merugi Bukan Korupsi, Saya Tidak Sepakat Mantan Dirut Pertamina Dipenjara
Menko Luhut: Ekspansi Bisnis yang Merugi Bukan Korupsi, Saya Tidak Sepakat Mantan Dirut Pertamina Dipenjara

pemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Salah satunya PT Pertamina (Persero) ke beberapa sumber energi di luar negeri.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jangan Hanya Fokus Hilirisasi, Industri Tekstil Butuh Perhatian
Pemerintah Jangan Hanya Fokus Hilirisasi, Industri Tekstil Butuh Perhatian

Tetapi sangat disayangkan sekali dalam konteks 5 subsektor industri, hirilisasi pertambangan masih mendapatkan fokus yang lebih berat.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Negara Terancam Merosot Akibat Produksi Migas Indonesia Terus Anjlok
Penerimaan Negara Terancam Merosot Akibat Produksi Migas Indonesia Terus Anjlok

Investor makin kurang menaruh minat pada sektor minyak.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Endus Mafia Tanah pada Proyek Bendungan Paselloreng Wajo, Negara Rugi Rp75,6 Miliar
Kejaksaan Endus Mafia Tanah pada Proyek Bendungan Paselloreng Wajo, Negara Rugi Rp75,6 Miliar

Kejati Sulsel menemukan dugaan mafia tanah dalam pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo yang merugikan negara hingga Rp75,6 miliar.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud: Ngomong Terus Hilirisasi Kapan Selesainya
TPN Ganjar-Mahfud: Ngomong Terus Hilirisasi Kapan Selesainya

TPN Ganjar-Mahfud menilai perlu banyak keterlibatan pelaku industri dalam program hilirisasi

Baca Selengkapnya
Jokowi Ingin Contoh Guyana: Kekayaan Negara Digarap Swasta Bukan BUMN, Maaf Pak Erick
Jokowi Ingin Contoh Guyana: Kekayaan Negara Digarap Swasta Bukan BUMN, Maaf Pak Erick

Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Dapat Curhatan Investor: Penegakan Hukum dan Birokrasi Rusak, Kalau Enggak Suap Enggak Jalan
Mahfud MD Dapat Curhatan Investor: Penegakan Hukum dan Birokrasi Rusak, Kalau Enggak Suap Enggak Jalan

Mahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.

Baca Selengkapnya
Miris! Kemiskinan di Daerah Tambang dan Kaya Sumber Daya Alam
Miris! Kemiskinan di Daerah Tambang dan Kaya Sumber Daya Alam

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, tantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah masalah deforestasi.

Baca Selengkapnya
Ungkap Ragam Konflik Agraria, Menteri Hadi Tjahjanto: Negara Harus Hadir Menyelesaikan
Ungkap Ragam Konflik Agraria, Menteri Hadi Tjahjanto: Negara Harus Hadir Menyelesaikan

Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kementerian ESDM Buka Seleksi Dirjen Gakkum, Polisi dan Hakim Bisa Ikut
Kementerian ESDM Buka Seleksi Dirjen Gakkum, Polisi dan Hakim Bisa Ikut

Yuliot membuka kesempatan bagi aparat penegak hukum (APH) semisal polisi dan hakim untuk menjadi Dirjen Gakkum Kementerian ESDM.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Salah Satu Kekacauan Hukum Pemain Bisnis Jadi Pembuat Aturan
Cak Imin: Salah Satu Kekacauan Hukum Pemain Bisnis Jadi Pembuat Aturan

Cak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.

Baca Selengkapnya