Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sebut abuse of power, Fadli Zon desak Kantor Staf Kepresidenan dibubarkan

Sebut abuse of power, Fadli Zon desak Kantor Staf Kepresidenan dibubarkan Fadli Zon dan Jazuli Juwaini. ©2018 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan keberadaan posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dibubarkan. Sebab, saat ini sudah terlalu banyak lembaga kepresidenan.

"Saya kira ya lembaga-lembaga kepresidenan sudah terlalu banyak ya. Ada Sekneg, ada Seskab, ada kepala staf kepresidenan itu sebenarnya nomenklaturnya berlebih," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5).

Fadli menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya mencantumkan 34 portofolio yang di dalamnya tidak tertera keberadaan KSP. Ia pun khawatir akan terjadi penyalahgunaan wewenang.

Orang lain juga bertanya?

"Itu harusnya dibubarkan itu enggak ada di dalam nomenklatur itu membuat satu anggaran baru," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini sempat mendengar bahwa KSP kerap digunakan untuk kepentingan Presiden. Hal itu, kata dia, tidak layak karena KSP didanai oleh negara.

"Dan di situ lebih banyak yang saya dengar urusannya, urusan kepentingan menampung orang-orang yang menjadi relawan dan sebagainya jadi itu bisa kategorinya abuse of power," ungkapnya.

"Anggaran negara tapi bisa dipakai untuk kepentingan pribadi presiden, bukan lembaga kepresidenan dan menurut saya KSP itu kalau perlu dibubarkan saja. Enggak perlu kok. Dan kita nanti cari pasalnya itu karena cukup ada Sekneg dan ada Seskab ya. Nah Sekneg itu harusnya yang menjadi pilar yang paling penting, KSP ini enggak jelas," ucapnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet

Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

Baca Selengkapnya
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang

DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.

Baca Selengkapnya
Gaduh Kelakuan Gus Miftah, Masih Perlukan Keberadaan Utusan Khusus Presiden?
Gaduh Kelakuan Gus Miftah, Masih Perlukan Keberadaan Utusan Khusus Presiden?

Gaduh kelakuan Miftah tersebut berujung pada pengunduran dirinya sebagai Utusan Khusus Presiden.

Baca Selengkapnya
Muncul Isu Reshuffle Kabinet Pekan ini, Zulhas: Presiden Punya Hak Prerogatif
Muncul Isu Reshuffle Kabinet Pekan ini, Zulhas: Presiden Punya Hak Prerogatif

Menteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Tuduhan Fachrul Razi soal Pencopotannya dari Posisi Menag karena Tolak Bubarkan FPI
Istana Jawab Tuduhan Fachrul Razi soal Pencopotannya dari Posisi Menag karena Tolak Bubarkan FPI

Fachrul Razi mendadak jadi sorotan usai mengaku dicopot Jokowi karena menolak membubarkan FPI.

Baca Selengkapnya
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

Baca Selengkapnya
Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik
Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik

Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye

Baca Selengkapnya
PDIP: Prabowo Enggak Perlu Ragu Imbau Jokowi Jangan Terlalu Cawe-Cawe di Pilkada
PDIP: Prabowo Enggak Perlu Ragu Imbau Jokowi Jangan Terlalu Cawe-Cawe di Pilkada

Hasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.

Baca Selengkapnya
Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

Baca Selengkapnya
Kabinet Merah Putih Dinilai Gemuk, Said Abdullah: Beri Kesempatan untuk Bekerja
Kabinet Merah Putih Dinilai Gemuk, Said Abdullah: Beri Kesempatan untuk Bekerja

Said meminta supaya pemerintahan yang baru segera menyiapkan semua regulasi seperti Perpres. Sehingga setiap kementerian bisa segera berkolaborasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Elite PDIP Bocorkan Daftar Menteri Dorong Jokowi Tiga Periode
VIDEO: Elite PDIP Bocorkan Daftar Menteri Dorong Jokowi Tiga Periode

Djarot menyinggung anggota DPR pun mau bila masa jabatannya diperpanjang dua tahun.

Baca Selengkapnya
Usulan Polisi di Bawah Kemendagri, PDIP Diingatkan Pemisahan TNI-Polri Bagian dari Reformasi
Usulan Polisi di Bawah Kemendagri, PDIP Diingatkan Pemisahan TNI-Polri Bagian dari Reformasi

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, wacana Polri akan digabung di bawah kementerian, tidak boleh ditanggapi secara apriori.

Baca Selengkapnya