Sebut dana Meikarta mengalir ke kubu Jokowi, Waketum Gerindra tak takut dipolisikan

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menduga duit suap proyek Meikarta mengalir ke Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Dugaan itu muncul karena penerima suap yang Bupati Bekasi Neneng Hassanah menjadi anggota Tim Kampanye Daerah Jawa Barat sebelum dicopot.

Ferry pun diancam dilaporkan oleh kubu Jokowi salah satunya Sekjen PSI Raja Juli Antoni karena berbicara tak sesuai fakta. Menanggapi hal itu, Ferry mempersilakan bila ada pihak yang ingin melaporkan.

"Kasus Meikarta itu kalau ada pihak yang merasa ingin melaporkan silakan," kata Ferry kepada merdeka.com, Jumat (26/10).

"PSI pasti mau naikin elektabilitasnya, harus nyerang orang Gerindra dulu, pakai cara lain enggak naik naik kali, harus serang Gerindra dulu baru naik. Makanya saya mempersilakan kalau Raja Juli atau siapapun mau mengadukan, biarkan hukum saja," tambahnya.

Ferry menuturkan, jika kepala daerah yang berstatus timses kemudian terjerat hukum akan menimbulkan dugaan dana suap itu mengalir untuk kepentingan kegiatan pemenangan.

"Oleh karena itu sebaiknya saran saya jangan menjadikan kepala daerah jadi tim sukses, kepala daerah itu dia harus berdiri di semua kelompok dia adalah kepala daerah dari rakyatnya," ucapnya.

"Nah kalau kemudian dia diberi beban tanggungjawab untuk untuk pemenangan dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk misalkan dalam proses izin bisa untuk kenaikan pangkat dan sebagainya," tutur Ferry.

Menurut Ferry, wajar masyarakat menganalisis atau menduga dana hasil korupsi digunakan untuk kepentingan kampanye. Maka dari itu, sejak awal Prabowo-Sandi memutuskan tidak memakai tim sukses dari kalangan kepala daerah.

"Misalkan muncul dugaan atau wajar sekiranya masyarakat menganggap kok sekarang kepala daerah banyak OTT, apa jangan jangan dan dipakai untuk kegiatan pemenangan, kan jangan salahin masyarakat juga. Makanya supaya jangan dituduh begitu sebaiknya jangan libatkan kepala daerah," imbuhnya.

Ferry juga menyoroti kader PDIP yakni Bupati Cirebon yang belakangan diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Nah kasus bupati Cirebon yang juga sekarang kena operasi tangkap tangan itu juga kan oleh pak Hasto Sekjen PDIP kam bahwa tiap kepala daerah yang kader PDIP dia harus otomatis jadi tim sukses. Bagaimana pertanggung jawaban moral nya ketika bupati di Cirebon yang baru saja ketangkep," ujar Ferry.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menampik tuduhan dana korupsi digunakan untuk kepentingan tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mendesak Ferry membeberkan data untuk mendukung klaim tersebut.

"Ini fitnah kejam. Saya meminta Fery untuk menunjukan data ke publik soal tuduhannya itu," ujar Wakil Sekretaris Koalisi Indonesia Kerja itu ketika dikonfirmasi, Rabu (24/10).

Jika tak segera mengklarifikasi dan meminta maaf, Antoni mengancam bakal mengambil langkah hukum. "Bila dia tidak mengklarifikasi dan minta maaf atas tuduhan itu, kami mempertimbangkan membawa kasus ini ke ranah hukum," ucapnya.

Di sisi lain, Antoni berharap masalah ini tidak sampai dibawa ke penegak hukum. Dia ingin bisa diselesaikan dengan baik-baik. "Pengennya bisa kita selesaikan di luar ranah hukum," tutupnya.

Sebelumnya, Ferry menduga ada aliran dana dari proyek Meikarta untuk kampanye pemenangan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dugaan ini didasarkan pada posisi Bupati Bekasi Neneng Hasanah yang pernah tergabung dalam Timses Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi yang kami inginkan KPK periksa Luhut, dan James. Kedua orang itu diduga terlibat kebijakan koorporasi untuk menyuap. Serta tim kampanye nasional Jokowi-Ma'aruf Amin juga klarifikasi keterlibatan Bu Neneng sebagai timses. Sebab dugaan awal uang itu digunakan untuk dana kampanye," kata Ferry saat ditemui di sela-sela pembekalan caleg Gerindra di UTC, Semarang, Selasa (23/10).