Sekjen NasDem Ingatkan Bahaya Oligarki Kekuasaan Jika Gerindra Bergabung Pemerintah
Merdeka.com - Sekjen Partai Nasional Demokrat atau NasDem, Johnny G Plate menilai, ada sejumlah kendala jika Partai Gerindra bergabung dalam pemerintahan. Salah satunya adalah perbedaan visi misi selama kampanye Pilpres 2019 antara kubu koalisi Indonesia Kerja dengan koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi.
"Pertama adalah visi dan misi selama kampanye yang diametral perbedaannya, akan mengalami banyak kendala untuk dipersatukan. Kedua, dengan begitu lebar dan gemuknya koalisi di pemerintah nanti, akan berdampak pada span of control terhadap pemerintah, makin lebar dan tidak mudah mengambil keputusan," jelasnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/7) petang.
Dia juga mengingatkan dampak negatif bagi demokrasi jika Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Hal yang jauh lebih berbahaya adalah oligarki kekuasaan. Menurut Plate, tak ada pihak yang mengharapkan munculnya oligarki kekuasaan, termasuk Jokowi. Karena akan membahayakan negara.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Kenapa Tindak Pidana Pemilu bisa mengancam demokrasi? Pemilu adalah fondasi bagi negara demokratis, dan tindakan kriminal yang terkait dengan proses ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik.
-
Kenapa koalisi penting dalam negara demokrasi? Di negara demokrasi yang menganut multi-partai seperti di Indonesia, koalisi biasanya dilakukan oleh beberapa partai yang menjadi peserta pemilu legislatif. Sehingga, apa itu koalisi adalah gabungan antara beberapa partai peserta pemilu legislatif untuk mencapai tujuan tertentu.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
"Apabila terjadi oligarki kekuasaan, bukan hanya Pak Jokowi yang tidak berharap, kita semua tidak berharap, rakyat tidak berharap. Makanya yang diajak Pak Jokowi adalah bersama-sama bersatu, melihat ke depan, membangun Indonesia agar Indonesia maju, sukses di antara persaingan dengan negara-negara lain," jelasnya.
Saat pertemuan Jokowi-Prabowo, hal utama yang menjadi pokok pembicaraan adalah bersama-sama merekatkan kembali ikatan kebangsaan yang sempat renggang saat Pilpres. Tak ada pembicaraan bagi-bagi kekuasaan. Menurut Plate, pemerintahan yang sehat adalah dibutuhkan oposisi sebagai penyeimbang.
"Pemerintahan yang sehat harus ada penyelenggara pemerintahan, harus ada kontrol yang memadai. Demokrasi baru bermanfaat kalau ada check and balances," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebenarnya isu Demokrat bergabung ke koalisi pemerintah bisa dirunut dari peristiwa-peristiwa politik sebelumnya.
Baca SelengkapnyaKPU akan menggelar Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024. Pemilu presiden dan caleg digelar 14 Februari, sementara Pilkada dilaksanakan pada November.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengingatkan kepada Presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto bahwa pihak yang berada di dalam pemerintahan bisa saja mengganggu.
Baca SelengkapnyaSudirman menilai skenario tersebut sebagai itikad buruk yang mengancam demokrasi.
Baca SelengkapnyaDua pimpinan partai tersebut yakni Prabowo Subianto dan Surya Paloh sudah melakukan pertemuan
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, meski beda pilihan koalisi, berbeda sosok yang diusung bukan berarti komunikasi tidak dilakukan.
Baca SelengkapnyaNasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.
Baca SelengkapnyaNasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.
Baca SelengkapnyaDemokrat mengaku tetap menjaga etika politik terkait arah Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar Sebut Pihak yang Kerja Sama dengan Pemerintah Bisa Mengganggu, Ini Respons Demokrat
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung keprihatinan konflik yang terjadi di tubuh partai politik.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, Gerindra partai pendekar. Tidak mau memainkan narasi kebencian dan politik pecah belah.
Baca Selengkapnya