Selain PKB dan Gerindra, PPP juga incar kursi pimpinan DPR

Merdeka.com - Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra, kini giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berharap mendapatkan satu kursi pimpinan DPR melalui revisi UU MD3. PPP ingin kursi pimpinan dewan menjadi 7 orang, selain jatah milik PDIP dan usulan dari PKB. Sejauh ini, pembahasan revisi UU MD3 kembali dilanjutkan melalui Panitia Kerja (Panja).

"Kita berharap bisa duduk juga di kursi pimpinan apakah di DPR atau MPR. Kita lihat kesepakatan fraksi-fraksi," kata Ketua Umum PPP Muktamar Pondok Gede, Romahurmuziy melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (17/4).

Romi begitu dia disapa mengatakan, dengan komposisi 7 pimpinan maka proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan efektif.

"Ketika jumlahnya genap menjadi persoalan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga kalau ada penambahan, diupayakan itu jumlahnya ganjil. Sehingga kalau hari ini pimpinan DPR-MPR masing-masing lima, maka ditambah menjadi tujuh," terangnya.

Ditambahkannya, posisi fraksi-fraksi sudah mengerucut dalam pembahasan revisi UU MD3. Pimpinan dewan, kata dia, dibuat untuk mengambil keputusan.

"Kalau untuk UU MD3, posisi fraksi-fraksi yang terakhir itu sudah mengerucut. Jadi prinsip pertama pimpinan itu dibuat untuk mengambil keputusan," tegas Romi.

Seperti diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah menggelar rapat membahas kelanjutan revisi UU MD3 pada (10/4). Dari pihak pemerintah diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Baleg dan pemerintah sepakat pembahasan revisi UU MD3 dibahas melalui Panitia Kerja (Panja).

"Pengesahan jadwal rapat pembahasan, pengesahan mekanisme pembahasan perubahan UU MD3 dalam tingkat 1, penjelasan DPR atas perubahan kedua UU MD3, pembahasan DIM, pembentukan panja, dan terakhir penutup. Setuju?," tanya Ketua Baleg Supratman Andi Agtas,

"Setuju," jawab serentak anggota Baleg yang hadir.

Dikesempatan sama, Yasonna mengaku sepakat dengan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diajukan dari DPR. Seluruh fraksi partai telah sepakat adanya penambahan satu kursi pimpinan DPR dari partai pemenang pemilu, yakni PDIP. Dia berharap pembahasan revisi UU MD3 cepat rampung.

"Kami sepakat sepenuhnya dengan seluruh DIM dari DPR. Akan lebih elok, kami ambil pantun ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus," ujar Yasonna.

Rapat pembahasan RUU MD3 berlangsung alot. Anggota Baleg dari Fraksi PKB Lukman Edy mengatakan partainya tetap mendorong adanya penambahan satu lagi kursi pimpinan DPR selain jatah PDIP.

Lukman mengusulkan agar dilakukan perubahan draf dan DIM revisi UU MD3 untuk mengakomodir permintaan PKB. Dia meminta jadwal, mekanisme dilakukan secara fleksibel.