Sepakati DPT Penyempurnaan Jilid Dua, Bawaslu Berikan Catatan ke KPU
Merdeka.com - Ketua Bawaslu RI Abhan sepakat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang 192 juta jumlah daftar pemilih tetap (DPT) penyempurnaan jilid kedua. Meski begitu, Bawaslu memberikan sejumlah catatan.
"Terhadap proses hasil kedua ini Bawaslu menyatakan menerima rekapitulasi tahap dua, dengan memperhatikan sejumlah hal kepada KPU," kata Abhan dalam Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaan DPT Jilid Kedua di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (15/12).
Catatan pertama, Bawaslu meminta KPU bisa memberikan lampiran rincian data penyempurnaan DPT jilid dua ini kepada tiap pihak terkait, seperti ke masing-masing partai politik. Bawaslu juga meminta KPU bisa menjamin hak pemilih di lembaga pemasyarakatan, panti, dan rumah sakit dengan menyusun daftar pemilih tambahan kepada mereka.
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Siapa yang menetapkan DPT Pemilu? Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
"KPU dan Dukcapil juga harus mempercepat kelengkapan data pemilih yang belum terdaftar dengan masuk daftar pemilih khusus," jelas Abhan.
Bawaslu juga menyoroti soal petugas yang memungut suara di tiap TPS untuk bisa profesional. Karenanya, workshop bimbingan teknis kepada mereka sifatnya wajib.
"Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan, dan kewaspadaan untuk para penyalahguna KTP elektronik, terang Abhan.
Terakhir, Bawaslu meminta KPU untuk terus berkoordinasi dan kooperatif dengan menjalin hubungan intensif dengan seluruh stakeholders, mulai dari pemerintah, partai politik, pegiat pemilu, dan NGO terkait.
"KPU harus berkoordinasi terus dengan mereka," tutup Abhan.
Reporter: M Radityo Priyasmoro
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 8.425.755 surat suara tersebut telah didistribusikan langsung ke KPU kabupaten dan kota.
Baca SelengkapnyaSebanyak 1.208.921.320 lembar surat suara akan dicetak
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaKPU Jateng resmi menetapkan 28.427.616 daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Gubernur 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Dody Wijaya menjelaskan, rekap suara ulang untuk DPRD Jakarta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di wilayah Jakut.
Baca SelengkapnyaHal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca SelengkapnyaKPU ungkap peningkatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya