Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setelah Pemilu 2019, NasDem akan kembali dorong revisi UU MD3

Setelah Pemilu 2019, NasDem akan kembali dorong revisi UU MD3 Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Fraksi NasDem mengambil sikap Walk Out (WO) dalam rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). NasDem menganggap revisi UU MD3 kurang kajian yang komprehensif dan bertentangan dengan demokrasi.

"Demokrasi Indonesia akan buruk di masa yang akan datang apabila cara dan pola seperti ini digunakan. Akan buruk. Dan hanya ada satu kemungkinan yaitu merevisi kembali," kata Ketua Fraksi NasDem, Jhonny G Plate, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/2).

Meskipun kali ini memilih WO, nantinya NasDem akan kembali memperjuangkan revisi Undang-Undang MD3. Itu akan dilakukan setelah Pemilu 2019 digelar.

"Ini menjadi tanggungjawab moral politik NasDem untuk memperjuangkan merevisi kembali," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Plate itu merasa tidak efektif jika tetap mengusulkan revisi setelah adanya pengesahan. Karena itu dia akan mendorong kembali adanya revisi setelah Pemilu 2019.

"Ya bisa-bisa saja secara teoritis. Tapi apakah itu efektif? hanya ada dua fraksi yang mendukung itu dan kita akan berhadapan dengan kekuatan delapan fraksi yang begitu besar saat ini. Kami akan simpan ini sebagai pekerjaan rumah yang akan direvisi setelah DPR hasil pemilihan umum 2019," ucapnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya
Respons PKB Soal Kabar Perppu MD3: Kalau Genting Bisa
Respons PKB Soal Kabar Perppu MD3: Kalau Genting Bisa

PKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3

Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.

Baca Selengkapnya
NasDem Undang Jokowi Hadiri Kongres: Setia Meski Dicaci Maki dan Diusir
NasDem Undang Jokowi Hadiri Kongres: Setia Meski Dicaci Maki dan Diusir

Pembahasan berbagai tema penting tersebut dilaksanakan dengan berbagai macam metode.

Baca Selengkapnya
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP: Kalau Tak Ada Halangan, Puan Kembali jadi Ketua DPR
PDIP: Kalau Tak Ada Halangan, Puan Kembali jadi Ketua DPR

Sesuai Undang-Undang MD3, PDIP akan kembali berhak atas jabatan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk

Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3

Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
Demokrat Belum Tentukan Sikap soal Wacana Amandemen UUD 1945: Masih Dikaji
Demokrat Belum Tentukan Sikap soal Wacana Amandemen UUD 1945: Masih Dikaji

Sebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Kongres III Partai NasDem Soroti Penegakan Hukum di Indonesia
Kongres III Partai NasDem Soroti Penegakan Hukum di Indonesia

Willy menjelaskan bahwa seluruh partai politik juga diundang dalam kongres ketiga Partai NasDem ini.

Baca Selengkapnya