Setuju Jokowi tambah utang, Adian Napitupulu bilang ini karena SBY
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK masih mengandalkan pembiayaan dari pinjaman alias utang untuk menutup defisit anggaran tahun depan. Besarannya, utang dari dalam negeri Rp 272 triliun dan luar negeri Rp 1,2 triliun.
Menanggapi hal tersebut Politikus PDIP, Adian Yunus Yusak Napitulu sepakat jika Jokowi menambah utang negara. Sebab menurutnya defisit anggaran ini merupakan dampak dari utang yang sudah dibuat Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Iya dong utang dari pemerintahan yang lalu. Defisit ini kan tidak terjadi hari ini, tapi rangkaian dari kebijakan yang lama," kata Adian di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Presiden Marcos? 'Ya salah satunya (membahas Laut China Selatan),' jelas Jokowi sebelum bertolak ke Filipina melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (9/1/2024).
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
Anggota Komisi II DPR ini menegaskan, banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh SBY. Maka dari itu Jokowi sebagai presiden saat ini, harus menyelesaikannya secara perlahan.
"Ya kan banyak hal yang belum bisa kita selesaikan. Banyak warisan-warisan lama yang harus kita selesaikan tapi pelan-pelan. Tapi kan presiden tidak mau membicarakan soal masa lalu. Walaupun kemudian dampak dari masalah perekonomian masa lalu harus kita tanggung sekarang," tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi akan mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, memberdayakan peran swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan pemerintahan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Serta melakukan inovasi kreatif pada instrumen pembiayaan.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal yang ekspansif berdampak pada defisitnya anggaran. Sementara itu Presiden Jokowi akan menutup defisit tersebut dengan dana pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Sumber pembiayaan dari luar negeri akan dipilij secara selektif.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut, dari setiap periode kepresidenan pasti akan ada keberlanjutan pembangunan maupun perubahan.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca SelengkapnyaPadahal di saat bersamaan, banyak rakyat Indonesia yang menganggur dan kesulitan mencari pekerjaan.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaSusunan kabinet Prabowo dinilai akan menyulitkan terwujudnya keinginan Prabowo seperti dalam pidatonya.
Baca SelengkapnyaAPBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca SelengkapnyaAHY menilai sembilan tahun terakhir ekonomi alami sejumlah kemandekan dan kemunduran serius
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaMegawati kembali menyebut nama Presiden Jokowi. Momen itu terjadi saat dia berpidato dalam acara pelantikan pengurus DPP PDIP.
Baca Selengkapnya